PGRI Anggap Viral Ijazah Ditahan Sekolah Politisasi

Kertas Konferensi Pres PGRI yang tersebar.

BencoolenTimes.com, – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bengkulu menilai viralnya penahanan ijazah siswi SMKN 6 Kota Bengkulu politisasi, meskipun  banyak siswa yang mengadu persoalan ijazah ditahan sekolah kepada Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi.

Pernyataan ini disampaikan Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu dalam kertas konferensi pers PGRI Provinsi Bengkulu yang tersebar di berbagai grup WhatsApp, Selasa (24/8/2021).

Didalam kertas konferensi pers yang tersebar disebutkan oleh Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu bahwa setelah mencermati dan menelusuri kejadian yang sebenarnya, perihal ijazah lulusan tahun 2018 dari SMKN 6 Kota Bengkulu, maka dipandang perlu pengurus PGRI Provinsi PGRI Bengkulu bersikap dan menyampaikan press release sebagai berikut:

1. Hasil klarifikasi bahwa ijazah siswa tertahan dikarenakan, (a). Siswa dan/atau orangtua siswa tersebut tidak pernah datang ke sekolah, (b). Ijazah belum ada pas foto dan cap tiga jari, (c). Siswa belum melunasi tunggakan sebesar Rp 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) sejak tahun 2018.

2. PGRI Provinsi Bengkulu meminta kepada pihak-pihak yang menjadikan sekolah sebagai objek politik agar menghentikan politisasi berlebihan persoalan ijazah siswa supaya para guru dan kepala sekolah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan nyaman.

3. PGRI Provinsi Bengkulu berharap kepada pemerintah provinsi bengkulu melalui dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu agar segera memfasilitasi untuk memberikan solusi supaya permasalahan tersebut tidak jadi bola liar yang makin menjauhkan dari solusi.

4. PGRI Provinsi Bengkulu mengharapkan masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak sekolah dan pihak orangtua siswa yang bersangkutan, sehingga siswa dapat memanfaatkan ijazah tersebut untuk kepentingan yang relevan dan sekolah dapat menjalankan proses pendidikan secara baik.

5. PGRI Provinsi Bengkulu mendukung terbentuknya proses pendidikan yang bermutu melalui peran pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang mampu sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Di kertas rilis tersebut terdapat juga tandatangan Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi, S.Pd. MM, M.Si dan tandatangan sekretaris Umum, Bimas Aryanto, M.Pd.

Mengenai pernyataan ini, media ini sudah menghubungi Ketua PGRI Provinsi Bengkulu melalui telepon, namun Ketua PGRI Provinsi Bengkulu belum mengangkat telpon wartawan. (Bay)