PT TLB Sebut Sudah Bayar Ganti Rugi 40 Ha

BencoolenTimes.Com, – Pemerintah Provinsi Bengkulu, akhirnya memfasilitasi pertemuan antara Kanopi bersama warga Teluk Sepang dengan pihak PT. Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) terkait masalah ganti rugi dampak pembangunan PLTU Batubara Teluk Sepang, Rabu (27/2/2019) di ruangan Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu.

Dalam hearing tersebut, 10 orang perwakilan warga berdiskusi mencari titik terang permasalahan dampak pembangunan PLTU Batubara di Teluk Sepang.

Disis lain, pihak PT TLB yang diwakili oleh Abu Bakar menyampaikan bahwa pihak PT TLB merupakan salah satu investor di Kota Bengkulu yang akan membangun dan mengoperasikan PLTU sampai 25 tahun ke depan.

“PLTU dibangun di atas luas tanah 48,5 Ha. Kami pihak TLB telah membayarkan ganti rugi sebanyak 40 Ha ke kuasa hukum, dalam dokumen kami yang ditunjuk oleh perwakilan warga. Kemudian, untuk 8,5 Ha telah kami bayarkan langsung ke warga,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar menanggapi pernyataan pihak PT TLB bahwa masyarakat yang berada disini yang memperjuangkan hak nya tidak pernah memberikan kuasa kepada kuasa hukum.

“Hanya 3 warga yang di dokumen tersebut memberikan surat kuasa, sedangkan warga yang ada disini tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun. Kalo pun emang ada tanda tangan warga disini, kita croschek siapa yang berbohong dan tanda tangan warga tersebut,” ungkapnya.

“Kini kami mempertanyakan kepada pihak PT TLB apakah bersedia memberikan ganti rugi tanam tumbuh warga yang berada di ruangan hearing?” tanya Ali.

Atas pertanyaan tersebut, Karo Ekonomi Pemprov Bengkulu, Ansari Tawakal yang memimpin jalannya hearing melemparkan pertanyaan tersebut kepada pihak PT TLB.

“Kami pihak PT TLB siap menyelesaikan setuntas-tuntasnya terkait ganti rugi tanam tumbuh yang terkena dampak pembangunan PLTU, yang belum menerima ganti rugi yang telah kami bayarkan sebelumnya,” jawab Abu Bakar.

Terhimpun, setelah berdiskusi panjang lebar akhirnya disepakati adanya penyelesaian ganti rugi tanam tumbuh warga dengan batas waktu sampai tanggal 8 Maret 2019. (Ros)