Home Hukum PTUN Sidangkan Dugaan Ijazah Cacat Administrasi Cawabup Terpilih

PTUN Sidangkan Dugaan Ijazah Cacat Administrasi Cawabup Terpilih

Gedung PTUN Bengkulu

BencoolenTimes.com, – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu menyidangkan gugatan yang disampaikan Nasarudin, SH.MH Kuasa Hukum Ujang Syarifudin- Firdaus Djailani terkait dugaan ijazah cacat adminitrasi atas nama Zurdinata Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kepahiang.

Turut hadir dalam sidang, Zurdinata Calon Wakil Bupati Kepahiang yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang.

Sebelumnya, dalam Gugatan yang disampaikan dua pihak yang menjadi tergugat yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)  Provinsi Bengkulu dan
Kepala Sekolah SMA N 1 Kepahiang. Namun dari dua pihak itu hanya satu yang dikabulkan dan dinyatakan menjadi tergugat oleh PTUN Bengkulu tunggal yakni  Kepala Sekolah SMA N 1 Kepahiang.

Sedangkan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dicabut sebagai tergugat karena dianggap pihak Diknas hanya mengetahui dan tidak ada wewenang mengeluarkan surat pengganti Ijazah atas nama Zurdinata.

Nasarudin mengatakan, pencabutan Disdikbud sebagai tergugat merupakan hasil pertimbangan dari sidang pertama berdasarkan petunjuk majelis hakim yang mana Disdikbud Provinsi Bengkulu telah memberikan konfirmasi bahwa Disdikbud sifatnya hanya mengetahui yang artinya tidak mengeluarkan surat pengganti ijazah. Dalam artian yang memiliki kewenangan terhadap surat pengganti ijazah itu ada di SMA N 1 Kabupaten Kepahiang.

“Untuk hari ini kami sudah diskusi dengan kuasa hukum dan sepakat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu selayaknya kita keluarkan dari gugatan  sebagai tergugat dalam hal ini dari dua tergugat, Kepala Sekolah SMA N 1 Kepahiang yang jadi tergugat tunggal,” kata Nasarudi, Selasa (16/2/2021).

Terkait kehadiran Zurdinata beserta kuasa hukumnya ke PTUN Bengkulu, Nasarudin menyebut hal itu merupakan proses hukum acara sebelum masuknya ke sidang terbuka untuk umum.

Artinya apabila terhadap  intervensi akan mengajukan sebagai pihak  ketiga maka ada mekanismenya. Namun, konsekuensi daripada tidak masuk ataupun masuk memang sudah diatur dalam hukum acara.

“Untuk hasil hari ini, ada beberapa perbaikan. Kami hanya memperbaiki terkait daripada mencabut ataupun menarik gugatan. Jadi tidak terlalu banyak lagi yang diperbaiki dipastikan pekan depan sudah selesai. Namun juga pihak dari tergugat dalam hal ini juga tanpa sepengetahuan  kan hari ini mereka juga baru mengetahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini dikeluarkan statusnya sebagai tergugat. Maka didalam surat penguasa masih menyebutkan tergugat 1, artinya itu menjadi perbaikan,” jelas Nasarudin.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kepala Sekolah SMA N 1 Kepahiang, Artanto mengatakan, setelah dinyatakan sebagai tergugat, pihaknya akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi persidangan selanjutnya.

“Tadi sudah kami rehab dalam agenda persiapan baik kuasa, adminitrasi maupun hal lain guna persiapan sidang yang akan datang. Yang perlu kita persiapkan masih ada perubahan kuasa dari tergugat 1 menjadi tergugat saja,” tutur Artanto.

Artanto menambahkan, persiapan lainnya untuk menghadapi persidangan sudah lengkap. Salah satunya alur bagaimana kepala sekolah terdahulu mengeluarkan surat pengganti atau surat keterangan pengganti ijazah sudah lengkap.

Kemudian, Artanto menyebut mengapa Kepala Sekolah SMA N 1 Kepahiang sekarang mengeluarkan legalisir, pihaknya menilai itu sudah sesuai dan berwenang mengeluarkan itu.

“Kalau berkas sudah cukup  dan adminitrasi sudah lengkap, maka dia wajib dong mngeluarkan itu, karena itu sebuah tanggung jawab dari Kepala Sekolah,” tukas Artanto.

Sedangkan, Kuasa Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Dian Ozhari, SH mengatakan, berdasarkan sidang pendahuluan pertama pihaknya sudah menanyakan kewenangan Disdikbud  terhadap keluarnya surat keterangan pengganti ijazah atas nama Zurdinata.

“Pada sidang pertama itu, Majelis Hakim menganjurkan karena tidak ada kewenangan didalam mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah itu, bahwa Disdikbut hanya sekedar mengetahui dan tidak memliki kewenangan penuh. Intinya tanpa ada persetujuan dari provinsi bahwa surat keterangan itu bisa keluar, sehingga atas anjuran majelis Hakim penggugat menerima anjuran tersebut dan pada hari ini mengeluarkan Disdikbud Provinsi Bengkulu dari gugatan mereka, jadi mereka hanya menggugat Kepala Sekolah,” terang Dian.

Sekedar mengingatkan, 27 Januari 2021 lalu, Nasarudin menggugat Kepala Sekolah SMA N 1 Kepahiang yang telah mengeluarkan Ijazah, legalisir STTB serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.

Dalam laporan gugatannya, Nasarudin memasukkan sejumlah dokumen sebagai bukti kuat terjadinya dugaan ijazah cacat adminitrasi atas nama Zurdinata. Sejumlah barang bukti tersebut yakni dokumen foto copy ijazah Zurdinata yang diambil dari website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang dan foto copi ijazah pembanding dari SMA Negeri 1 Kepahiang. (Bay)