Home Hukum Raperda Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD 2019 Resmi Jadi Perda

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD 2019 Resmi Jadi Perda

BencoolenTimes.com, – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui keputusan bersama serta penandatanganan keputusan bersama antara unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang disaksikan Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, seluruh Ketua Komisi DPRD dan seluruh Fraksi serta unsur Forkompinda Provinsi Bengkulu saat rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, ke -10 Masa Persidangan ke -2 Tahun Sidang 2020, di ruang Rapat Paripurna, Senin (27/7/2020).

“Pada akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, kami dari fraksi PDIP Provinsi Bengkulu menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Perda Provinsi Bengkulu tahun 2020,” jelas Edwar Samsi, menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

Selain itu, seluruh fraksi juga menyetujui angka Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa yaitu,  Rp 29. 072. 636. 817, 45.

Sementara itu, Gubernur Rohidin menyampaikan terimakasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 hingga disetujui menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2020.

Disitu Rohidin juga menjawab semua kritikan yang dilontarkan Fraksi-Fraksi, seperti presentasi angka kemiskinan. Menurut Rohidin Mersyah, angka kemiskinan merupakan akumulasi setiap tahunnya, dimana angka kemiskinan di Kota dan Desa melebihi angka kemiskinan Provinsi Bengkulu.

Sedangkan dalam bidang pemberantasan korupsi, kata Rohidin, Provinsi Bengkulu mendapatkan peringkat ke- 2 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pencapaian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Alhamdulillah, sejak saya Plt Gubernur pada tahun  2017 hingga hari ini, tidak ada satupun Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bengkulu tersandung kasus korupsi,” ucap Rohidin.

Dalam penanganan Covid-19, Provinsi Bengkulu mendapatkan Dana Isentif Daerah (DID) sebesar Rp 12 miliar dari pemerintah pusat. Hal itu didapat karena adanya empat indikator yaitu, angka kesembuhan di Provinsi Bengkulu di atas rata-rata nasional, angka terkomfirmasi positif juga di bawah rata-rata nasional serta kecepatan dalam melakukan refocusing, realokasi maupun penyaluran bantuan sosial.

Rohidin Mersyah menjelaskan, masalah tertundanya Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurutnya akan segera dibagikan jika audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah keluar.

“Baru kini kita bagikan DBH secara tranfaransi. Kita pastikan jika audit BPK telah disetujui, DBH tahun 2019 kita pastikan dibayar pada tahun 2020 ini,” tegas Rohidin.

Terkait dorongan penyerapan anggaran, khusus tahun 2020 ini kita sengaja ‘mengerem’ penyerapan anggaran, agar disesuaikan betul dengan sumber pendapatan yang ada.

“Sejak dari bulan Februari hingga Juni kita hampir tidak pernah menarik PAD pada sumber-sumber yang telah ditetapkan,” terang Rohidin.

Mudah-mudahan dengan keterbukaan dalam menyusun anggaran dan dukungan dari DPRD, dirinya yakin kinerja Provinsi Bengkulu akan lebih baik di masa yang akan datang.

“Bahwa kerja tahun pertahun yang disajikan menunjukkan angka-angka positif yang menunjukkan kinerja pemimpin di masa itu,” demikian Rohidin. (Bay)