BencoolenTimes.com – Anggota DPD RI, Apt Destita Khairilisani, S.Farm, M.SM, bersama perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Balai POM Bengkulu, melakukan kunjungan monitoring ke UPT Puskesmas Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Senin, 20 Oktober 2025.
Kunjungan tersebut disambut oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Neli Hartati, S.KM, MM dan Kepala Puskesmas Penurunan, Emi Anita Putri, S.KM.
Senator Destita menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan kualitas layanan Puskesmas yang menerapkan sistem 24 jam di Kota Bengkulu.
Pemilihan lokasi dilakukan secara acak untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai kondisi pelayanan. ‘’Puskesmas Penurunan menjadi sampel kunjungan kami kali ini. Kami ingin melihat langsung bagaimana kesiapan fasilitas dan sistem pelayanan 24 jam berjalan di lapangan,’’ ujar Senator Destita.
Lebih lanjut, Destita berharap kehadiran JICA dapat memberikan perspektif mitra internasional terkait pelayanan kesehatan dasar di Indonesia. Hal ini diharapkan membuka peluang kerja sama atau dukungan di masa mendatang.
‘’Kami ingin JICA melihat langsung tantangan dan kebutuhan layanan kesehatan dasar di daerah. Jika ada potensi kerja sama, itu tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,’’ tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, pihak DPD RI, JICA, dan Balai POM juga melakukan dialog bersama tenaga kesehatan terkait kendala yang dihadapi dalam pelayanan gawat darurat dan preventif.
Kepala UPT Puskesmas Penurunan, Emi Anita Putri, menyampaikan bahwa sejak Mei 2025, Puskesmas ini telah resmi beroperasi dengan layanan gawat darurat 24 jam.
‘’Fasilitas kami cukup memadai, namun untuk pemeriksaan tuberkulosis (TBC) dan HIV, kami masih perlu merujuk ke RS Bhayangkara karena belum memiliki alat Tes Cepat Molekuler (TCM),’’ jelas Emi.
Ia menambahkan bahwa pengadaan alat TCM akan sangat membantu mempercepat diagnosis dan penanganan pasien. Usulan tertulis terkait hal ini telah disampaikan kepada Senator Destita untuk diteruskan ke Kementerian Kesehatan.(JUL/RLS)
