Home Info Daerah Tanggapan Bawaslu Terkait Pendukung Paslon yang Padati KPU Saat Pendaftaran Pilkada di...

Tanggapan Bawaslu Terkait Pendukung Paslon yang Padati KPU Saat Pendaftaran Pilkada di Situasi Covid-19

BencoolenTimes.com, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu memberikan tanggapan terkait massa pendukung Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu yang mengawal dan memadati Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu saat Paslon mendaftar.

Diketahui, tiga Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mendaftar ke KPU yakni Helmi Hasan Muslihan, kemudian Rohidin Mersyah-Rosjonsyah lalu Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi. Saat mendaftar dari tiga Paslon itu dua diantaranya yakni Rohidin-Rosjonsyah dan Agusrin-Imron yang dikawal massa hingga memadati Kantor KPU Provinsi Bengkulu meski situasinya masih Covid-19.

Sedangkan Helmi-Muslihan tidak membawa massa yang mengantarnya mendaftar ke KPU hanya Ketua Partai Politik Pengusung dan LO.

Menyoal keramaian yang terjadi di Kantor KPU saat pendaftaran Paslon ini, Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Divisi Penindakan dan Pelanggaran Halid Saefullah mengatakan, kalau soal tema delkarasinya memang deklarasi itu di Bawaslu masuk dalam bagian kampanye, tahapan kampanye itu sendiri belum dilakukan karena belum ada Paslon. Yang menjadi domain Bawaslu dalam deklarasi itu yaitu melihat ada tidaknya ASN yang terlibat, kemudian Fasilitas Pemerintah yang digunakan, itu masuk peningkatan pengawasan Bawaslu, dan ada tidaknya saling hujat menghujat.

“Itu yang menjadi pengawasan Bawaslu. Tapi untuk standar Covid-19, itukan ada gugus tugas, ada kepolisian, nah Bawaslu inikan tidak bisa super power mengurusi segalanya, saat pendaftaran kemaren kami straching ada tidak melibatkan PNS, ada tidak fasilitas pemerintah dipakai. Nah soalnya itukan saat deklarasi, sepatutnya saya mengimbau untuk seluruh para pihak baik kepolisian, maupun satgas Covid-19 kan kami sudah membuat imbauan tertulis melalui partai-partai politik pengusung. Jadi kita minta kepada aparatur pemerintah juga pihak kepolisian dan gugus tugas juga untuk menertibkan kalau ada Paslon-paslon, inikan belum kampanye baru pencalonan dan orang sudah sebanyak itu, tidak memenuhi standar, jaga jarak dan lain-lain, yang diluar pagar KPU ya. Nah kami inikan tidak bisa menertibkan diluar-luar pagar KPU karena tidak proses pencalonan, maka harus ada pihak-pihak lain untuk sama-sama kita taat aturan khusus untuk Covid-19 itu,” jelas Halid. (Bay)