Home Info Daerah UJH: Insiden Wawali Tak Dianggap di Depan KPK Merupakan Kebobrokan

UJH: Insiden Wawali Tak Dianggap di Depan KPK Merupakan Kebobrokan

Saat Wakil Walikota menyampaikan protes

BencoolenTimes.com, – Sosok dan gaya kepemimpinan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, mendapat sorotan banyak tokoh Bumi Rafflesia. Setelah sebelumnya cuek terhadap ajakan Walikota Bengkulu Helmi Hasan untuk bertemu dan hanya dijawab dengan tertawa, kepemimpinan Gubernur Rohidin kembali dikritik setelah insiden memalukan terjadi di depan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Rabu (7/4/2021) siang.

Insiden itu menimpa Wakil Walikota (Wawali) Bengkulu, Dedy Wahyudi, saat hadir di rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi terintegritas Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD se-Provinsi Bengkulu, di Balai Semarak.

Wawali Dedy Wahyudi datang mewakili Walikota Helmi Hasan yang berhalangan hadir, karena diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai kota terbaik, yang mencapai eliminasi kusta dan eradikasi frambusia.

Namun di acara resmi Balai Semarak, insiden memalukan dialami Wawali Dedy Wahyudi. Saat semua Bupati se-Provinsi Bengkulu sudah membubuhi tanda tangan di spanduk komitmen bersama implementasi program pemberantasan korupsi terintegritas, Wawali Dedy tidak dipanggil untuk maju menandatangani kolom tandatangan Pemda Kota.

Bahkan, Wawali Dedy sempat protes dengan insiden tersebut. Setelah berkoordinasi dengan KPK, barulah Wawali bisa membubuhkan tandatangan. Sementara saat acara ini berlangsung, keberadaan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, ada di ruang sebelah kegiatan tersebut, sedang melakukan konfrensi pers dengan awak media.

Insiden memalukan ini, dinilai mantan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah, sebagai kebobrokan yang dilakukan oleh penyelenggara acara. Pria yang biasa disapa UJH (Ustad Junaidi Hamsyah) kepada wartawan sempat menceritakan pengalamannya semasa masih menjabat gubernur.

“Yang model itu (acara resmi), protokol yang urus. Biasa kita pesan yang mewakili misal staf ahli atau oleh sekda, posisinya (duduk) nomor dua, itu kalau posisinya tidak memungkinkan (duduk) di depan.  Kalau bupati atau walikota, memang duduk di depan,” cerita UJH.

“Nah itupun kadang-kadang, baik mewakili misal bupati atau walikota, itu posisinya tetap duduk di depan. Tidak ada yang dianak emas atau dianak tirikan. Kita tidak bisa langsung menuduh ke kepala daerahnya (gubernur) ini, artinya protokol ini tidak bekerja secara profesional,” tambah UJH.

Insiden yang dialami Wawali Dedy Wahyudi, kata UJH, seharusnya protokol langsung ditegur oleh kepala daerah baik Gubernur ataupun Sekda Provinsi Bengkulu,  terkait insiden kenapa sampai Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi tidak diikutkan dalam penandatanganan komitmen bersama implementasi program pemberantasan korupsi terintegritas di depan KPK.

“Masa (protokol) 10 kabupaten kota lupa. Kan gak mungkin itu. Nah ada apa? Jangan dibiarkan protokol seperti itu. Siapa penyetting ini? Artinya kan ada kemungkinan memperuncing kondisi yang ada (ribut Pemprov dan Pemkot). Mestinya pak Gubernur tegur staf yang seperti itu,” imbuh UJH.

UJH meminta kejadian ini jangan dibiarkan. Walaupun itu merupakan bagian dari acara KPK, mungkin KPK tidak hapal berapa kabupaten kota di Bengkulu. Sehingga yang mengerti soal Bengkulu, tentunya orang yang ada di Bengkulu, sehingga yang menyusun kegiatan itu protokol Provinsi Bengkulu karena acaranya di Balai Semarak, kalau itu acaranya milik provinsi.

“Nanti kalau (Walikota atau Wawali) tidak dating, dikasih surat teguran. Ini datang juga, kesannya tidak diikutkan, dan diacuhkan seperti itu. Kan tidak baik. Ada apa ini? Seluruh orang bertanya. Orang tidak akan menyalahkan gubernur ini, orang menyalahkan kebobrokan staf gubernur atau bagian protokol yang tahu (acara) itu. Nah cuma pak Gubernur harus tegur keras ini, karena acara resmi di depan tamu negara, KPK,” tukas UJH. (Bay)