BencoolenTimes.com, – Calon Walikota Bengkulu Dedy Ermansyah dan Calon Wakil Walikota Bengkulu Nuragiyanti Dewi Permatasari telah merilis visi dan misi serta program unggulan pada Pemiihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Bengkulu.
Visi dan Misi serta program unggulan Pasangan Calon (Paslon) tersebut telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu selaku penyelenggara pemilihan dan telah dipublikasikan di laman resmi KPU Kota Bengkulu.
Paslon tersebut dalam pemaparan visi dan misi serta programnya menyatakan, Pemerintahan dalam semua tingkatan memiliki fungsi: melaksanakan pelayanan publik, menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat, dan fungsi regulasi.
Hakikat pembangunan daerah pada dasarnya menyangkut empat perubahan. mendasar, yaitu: perubahan struktur sosial daerah, perubahan sikap mental atau kebudayaan daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengentasan kemiskinan.
Namun nyatannya, melihat kondisi pembangunan Kota Bengkulu saat ini, perubahan yang dijanjikan masih belum memenuhi harapan. Banyak persoalan yang mesti diselesaikan secara mendasar, meliputi: kualitas dan daya saing sumber daya manusia, kualitas penataan ruang dan infrastruktur, kualitas pertumbuhan ekonomi termasuk. pengetasan kemiskinan dan pengangguran.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan perubahan demi tercapainya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan bersama, kami uraikan visi dan misi calon wali kota dan wakil wali kota Bengkulu 2024. Visi dan misi ini menjadi tekad. pembangunan kami untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada warga Kota Bengkulu, periode lima tahun mendatang.
* KONDISI EKSISTING & PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA BENGKULU
1. PENDIDIKAN
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, pada tahun 2023 terdapat 563 sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Jumlah tersebut terdiri atas: 258 Taman Kanak-Kanak/TK, 43 Raudatul Athfal/RA, 117 sekolah Dasar/SD, 18 Madrasah Ibtidaiyah/MI, 52 Sekolah Menengah Pertama/SMP, 12 Madrasah Tsanawiyah/MTs, 27 Sekolah Menengah Atas/SMA, 25 Sekolah Menengah Kejuruan/SMK, dan 11 Madrasah Aliyah/MA (BPS, Kota Bengkulu dalam Angka 2024).
Secara kuantitas, jumlah di atas seolah mencukupi. Namun jika dilihat berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana ternyata belum memadai. Berdasarkan data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi per tanggal 7/8/2024 mengenai sarana prasana sekolah, jumlah ruang kelas di semua jenjang yang tersedia baru mencapai 4.036 ruangan. Dari jumlah tersebut jika dibagi dengan jumlah peserta didik sebanyak 92.351 maka hasilnya adalah 1:23. Artinya, rasio ruang kelas terhadap murid adalah 1:23 atau 1 ruang kelas untuk 23 murid. Jumlah tersebut masih jauh dari rasio ideal 1:18 atau 1 ruangan untuk 18 orang. Jumlah murid yang terlalu banyak akan mempengaruhi kualitas kegaiatan belajar mengajar sehingga pada akhirnya berdampak pada capaian pendidikan.
Kemudian sarana penunjang lainnya seperti perpustakaan sekolah juga belum terlihat memadai. Jumlah perpustakaan sekolah baru mencapai 325 ruangan dari jumlah sekolah di bawah naungan Kemendikbud yang tercatat sebanyak 608 sekolah (data Dapodik berbeda dengan BPS). Artinya dari 2 sekolah secara rata-rata hanya 1 yang memiliki fasilitas perpustakaan. Belum lagi ketersediaan ruangan laboratorium sekolah yang baru mencapai 304 ruangan.
Yang lebih memprihatinkan lagi adalah jumlah ruangan praktik. Ruang praktik sekolah tercatat hanya ada 1 ruangan. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari Kabupaten lain di Provinsi Bengkulu seperti Kab. Bengkulu Selatan yang memiliki 6 ruangan, Kab. Seluma 5 ruangan, Kab. Lebong 6 ruangan, Kab. Rejang Lebong 3 ruangan, dan Kab. Bengkulu Utara serta Kab. Muko- Muko masing-masing 2 ruangan. Hal ini mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah. terhadap pendidikan vokasi. Padahal program vokasi ditujukan untuk mempersiapkan SDM yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja serta mampu bersaing secara global.
Di luar itu masih banyak lagi persoalan pendidikan yang menjadi pekerjaan rumah/PR besar untuk diselesaikan, seperti adaptasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi/TIK, implementasi pendidikan inklusif dan pendidikan kebencanaan, persoalan kapasitas tenaga pendidik, kesejahteraan guru, masalah pungutan liar sekolah, sistem zonasi sekolah, dll.
2. KESEHATAN
Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kota Bengkulu. Pada tahun 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu terdapat 10 rumah sakit baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Selain rumah sakit, fasilitas kesehatan di Kota Bengkulu juga didukung dengan tersedianya 62 klinik pratama, 3 klinik utama, 20 pusat kesehatan masyarakat dan 231 posyandu. Khusus untuk Puskesmas, dari 20 Puskesmas belum ada satu pun yang memiliki fasilitas rawat inap (BPS, Kota Bengkulu dalam Angka 2024). Padahal fasilitas rawat inap merupakan prasarana penting dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat seringkali kesulitan untuk mendapatkan kamar inap saat meriksakan kesehatan di Faskes.
Selain fasilitas, ketersediaan tenaga kesehatan juga mutlak diperlukan. Berdasarkan data BPS Kota Bengkulu tahun 2024, jumlah tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis) hanya 40 orang. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan lainnya seperti tenaga. keperawatan jumlahnya 196 orang, tenaga kebidanan 322 orang, dan tenaga kefarmasian 22 orang.
Gambaran kualitas pelayanan kesehatan juga dapat dilihat dari capaian pada indikator tingkat kematian ibu. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota (RPDK) Kota Bengkulu tahun 2024-2026 disebutkan, angka kematian ibu (AKI) cukup besar dan terus meningkat. Jumlah AKI Kota Bengkulu tahun 2019 mencapai 57,3 orang per 100.000 penduduk. Tahun 2020 dan 2021 angkanya meningkat menjadi 59,4 dan 98,02. Kondisi tersebut menggambarkan kualitas kesehatan dari sisi AKI masih rendah. Adapun penyebab dari persoalan tersebut adalah penanganan yang belum optimal, data terkait penyakit ibu hamil belum memadai, juga pendarahan pada ibu hamil. Selain AKI, kasus stunting masih terjadi di Kota Bengkulu. Tingkat prevalensi stunting pada tahun tahun 2023 mencapai 9.2 persen. Meskipun turun dari tahun sebelumnya, tingkat prevalensi stunting masih tinggi dan masih jauh dari target zero stunting.
3. DEMOGRAFI
Berdasarkan data BPS Kota Bengkulu 2024, jumlah penduduk Kota Bengkulu mencapai 391.120 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.6 persen. Dari jumlah tersebut, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 271.387 jiwa atau 69.4 persen. Besarnya porsi penduduk usia muda ini disebut “bonus demografi”, kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) (BPS, Kota Bengkulu dalam Angka 2024).
Bonus demografi akan menjadi keuntungan bila penduduk usia produktif berkualitas. Yaitu, ketika setiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan. yang layak, dan kemandirian yang produktif dengan dukungan kebijakan pemerintah yang terarah.
Namun bila tidak mampu memanfaatkan kondisi tersebut, maka yang terjadi adalah “bencana demografi” yang ditandai oleh, salah satunya, angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.
4. KEMISKINAN
Tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu secara Year on Year mencapai 56 ribu jiwa atau 14.3 persen dari total penduduk (BPS, Kota Bengkulu dalam Angka 2024). Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun penurunannya tidak signifikan. Tingkat kemiskinan Kota Bengkulu masih berada di angka 2 digit dan tergolong sangat besar. Persentasenya bahkan jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 9.72 persen (BPS RI). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tahun 2023 di Kota Bengkulu sebesar 810.507 rupiah. Adapun garis kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan yang dijumlahkan selama satu bulan.
Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) juga masih tinggi yakni mencapai 2.48. kondisi ini menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih lebar. Di sisi lain, indeks keparahan kemiskinan angkanya mencapai 0.79. Hal ini juga menggambarakan kesenjangan antar penduduk miskin masih tinggi, karena masih jauh dari angka 0 (zero gap).
Fakta yang tak kalah mencengangkan, jika dilihat berdasarkan kadar kemiskinan saat ini di Kota Bengkulu ada 9.672 rumah tangga atau 43.772 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem. Fakta ini mengacu pada data P3KE 2024 (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengelompokkan penduduk berpendapatan rendah berdasarkan proporsi 40% rumah tangga miskin dan hampir miskin. Berdasar pengelompokan itu, yang masuk dalam Desil 1 (rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 1-10% terendah) atau miskin ekstem mencapai 9.672 rumah tangga atau 43.772 jiwa, Desil 2 (rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 11-20% terendah) atau miskin sebanyak 9.668 rumah tangga atau 36.265 jiwa, Desil 3 (kondisi kesejahteraan 21-30% terendah) atau rentan miskin sebanyak 8.472 rumah tangga atau 31.015 jiwa, dan Desil 4 (kondisi kesejahteraan 31-40% terendah) atau hampir miskin sebanyak 8.097 rumah tangga atau 29.296 jiwa.
5. KETIMPANGAN EKONΟΜΙ
Ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan di Kota Bengkulu makin menganga. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya indeks gini (gini ratio) selama 2 tahun terakhir. Data BPS Provinsi Bengkulu mencatat, pada tahun 2022 gini ratio Kota bengkulu sebesar 0,37, meningkat 0.01 poin menjadi 0,38 pada tahun 2023. Indeks gini Kota bengkulu juga paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain se-Provinsi Bengkulu, seperti Bengkulu Selatan 0.35, Rejang Lebong 0.30, Bengkulu Utara 0.30, Kaur 0.29, Seluma 0.29, Mukomuko 0.29, Lebong 0.29, Kepahiang 0.33, dan Bengkulu Tengah 0.27. Bahkan nilainya jauh di atas rata- rata provinsi yang sebesar 0.333 dan juga lebih tinggi sedikit dari rata-rata rasio gini nasional yang sebesar 0.378 (BPS, Provinsi Bengkulu dalam Angka 2024). Hal ini mengindikasikan pembangunan ekonomi di Kota bengkulu dari tahun ke tahun semakin jomplang. Dengan kata lain jurang antara kaya dan miskin makin melebar. Ini menunjukan arah pembangunan ekonomi selama ini cenderung mengabaikan aspek pemerataan.
6. PENGANGGURAN TERBUKA
Kemiskian sangat erat kaitannya dengan persoalan pengangguran. Dari beberapa studi tentang kemiskinan, terdapat korelasi positif antara pengangguran dengan kemiskinan.. Semakin tinggi angka pengangguran maka semakin tinggi pula angka kemiskinan. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran semakin rendah pula angka kemiskinan. Kondisi di atas ternyata tidak terjadi di kota bengkulu. Berdasarkan data BPS Kota Bengkulu, jumlah pengangguran terbuka Kota Bengkulu tahun 2023 sebesar 9.767 jiwa atau setara dengan 5.04 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 193.783 (BPS, Kota Bengkulu) dalam Angka 2024). Jumlah tersebut terlihat relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 56 ribu jiwa atau 14.3 persen. Dengan kata lain, pengangguran rendah namun di sisi lain kemiskinannya tinggi. Diduga salah satu pemicunya adalah rendahnya rata-rata pendapatan masyarakat yang bekerja di satu sisi dan di sisi lain tidak terkendalinya harga kebutuhan pokok yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sebagian msyarakat pekerja. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan tepat bisa mengakibatakan terperosoknya penduduk rentan miskin menjadi miskin.
Fakta lainnya yang mengejutkan adalah soal profil para penganggur. Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, mayoritas merupakan pengangguran terdidik, angkanya mencapai 65.6 persen. Data BPS Kota bengkulu menunjukkan, jumlah pengangguran dari lulusan universitas sebesar 34.0 persen sedangkan SMA 30.6 persen. Di luar itu, lulusan SMP sebesar 15.9 persen dan SD ke bawah 18.5 persen (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bengkulu 2024).
7. SAMPAH DAN LINGKUNGAN
Pengelolaan limbah terutama sampah merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Kota Bengkulu saat ini. Peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi manusia berdampak pada peningkatan produksi sampah setiap harinya. Padahal sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, kerugian ekonomi, berkurangnya estetika kota, dan masalah sosial lainnya.
Volume sampah di Kota Bengkulu per harinya mencapai lebih dari 400 ton. Ratusan ton sampah itu berasal dari sampah rumah tangga dan pasar, yang terdiri atas sampah organik dan non organik. Sementara dari sisi penanganannya, jumlah sampah yang tertangani sejauh ini baru 453 M3 /hari (Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota/RPDK Kota Bengkulu tahun 2024-2026). Di antara persoalannya adalah armada pengangkutan sampah yang belum memadai. Untuk pengangkutan ratusan ton sampah di 38 TPS di tiap kelurahan se-Kota Bengkulu, hanya mengandalkan mobil amroll 12 unit, dump truck 14 unit, L300 1 Unit dan roda tiga 1 unit ditambah 40 mobil carry dari pihak swasta. Itu pun sebagian besar kondisinya rusak atau tidak layak jalan. Masalah lainnya adalah terkait dengan daya tampung ΤΡΑ. ΤΡΑ yang berada di Air Sebakul kapasitasnya sudah pada titik overload, atau melebihi batas. Jika ini dibiarkan tumpukan sampah tersebut dapat menimbulkan persoalan lingkungan lainnya.
Sampah di Kola Bengkulu setiap waktunya akan terus meningkat serta semakin sulit ditangani. Itu terjadi karena tiga faktor, yaitu: (1) belum adanya langkah-langkah serius upaya mengurangi produksi sampah terutama sampah rumah tangga, (2) belum optimalnya penanganan karena kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah dan SDM penanganan sampah, (3) belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di lingkungan pemukiman karena kurangnya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan kurangnya pendampingan pengelolaan sampah mandiri.
Permasalahan yang juga mendasar adalah soal kesadaran warga tentang kebersihan. lingkungan serta budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Berbagai jenis sampah seperti botol plastik, kantong kresek, kertas, hingga limbah popok bayi dengan mudah ditemukan di sepanjang trotoar jalan, tempat wisata, dan areal publik lainnya. Jika hal ini tidak segera ditangani akan mengganggu kesehatan dan kelestarian lingkungan serta mengurangi keindahan kota.
8. BANJIR
Kota Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang rawan terjadinya banjir. Penyebab utamanya adalah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta luapan air sungai ketika musim penghujan tiba. Potensi banjir semakin nyata karena adanya pendangkalan sungai, disfungsi saluran darinase, penumpukan sampah, alih fungsi lahan atau pelanggaran pemanfaatan ruang serta banyaknya bangunan yang berdiri di atas daerah resapan. Di samping itu, Kota Bengkulu juga termasuk kota pantai. Selain menerima banjir kiriman atau banjir genangan, potensi banjir dapat terjadi akibat pasang air laut.
Berdasarkan data BPS, daerah rawan banjir di Kota Bengkulu mencapai 32 kelurahan serta tersebar di semua kecamatan (BPS, Kota Bengkulu dalam Angka 2024). Kasus terbaru terjadi pada Juli 2024 lalu, banjir menggenangi lima kelurahan, yaitu Kelurahan Lingkar Barat, Kelurahan Dusun Besar, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Nusa Indah, dan Kelurahan Pagar Dewa. Genangan air yang cukup tinggi, antara 50-100 sentimeter merendam sedikitnya 243 rumah dan menyebabkan kerugian materil dan non materil yang cukup besar. Tentu saja fakta ini jadi momok menakutkan bagi warga Kota Bengkulu sehingga perlu upaya pencegahan sedini mungkin.
9. DAYA SAING EKONOMI
Secara makro, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu tahun 2023 sebesar 5,37 persen. Jumlah itu lebih rendah dibandingakan tahun 2022 yang sebesar 5,69 persen. Nilai Produk Domestik Harga Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha, sebagai gambaran dari peranan aktifitas ekonomi pada setiap kategori ekonomi di Kota Bengkulu, jumlahnya mencapai 30.81 triliun rupiah dengan nilai PDRB Perkapitanya sebesar 78.78 juta rupiah.
Berdasarkan strukturnya, sektor transportasi dan pergudangan memiliki peran paling besar, mencapai 21.41 persen. Disusul sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor 20,40 persen, sektor jasa pendidikan 7.61 persen, dan sektor informasi komunikasi 7.55 persen. Sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 7,52 persen. Sedangkan sektor lainnya kontribusinya di bawah 7 persen. Dapat digaribawahi bahwa sektor kelautan, perikanan, dan pertanian sejauh ini belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB. Padahal, sektor ini merupakan potensi unggulan yang dapat berkontribusi signifikan. bila dikelola dengan baik.
Di sisi lain, sektor paling besar yang membentuk PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran adalah sektor konsumsi rumah tangga, mencapai 18,48 triliun atau setara dengan 60 persen dari total PDRB sebesar 30.81 triliun.
Selanjutnya nilai investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) nilainya mencapai 1.368 triliun rupiah. Sedangkan nilai investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) baru mencapai 28,59 milyar rupiah. Secara agregat, nilai kedua investasi tersebut terlihat masih rendah. Rendahnya investasi yang masuk berpengaruh pada serapan tenaga kerja sehingga kurang memberikan dampak terhadap penurunan tingkat pengangguran.
10. PERIKANAN DAN PERTANIAN
Pertama, sektor perikanan. Kota Bengkulu secara geografis terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Panjang Garis pantai Kota Bengkulu mencapai ± 17.2 KM (Jurnal Enggano 2018, Studi Identifikasi Kerusakan Wilayah Pesisir di Kota Bengkulu). Dengan wilayah pesisir memanjang dari Sungai Hitam di Kecamatan Muara Bangkahulu hingga Pulau Baai di Kecamatan Kampung Melayu. Jika panjang garis pantai tersebut dikalikan dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut (1 mil = 1.6 km) maka luas laut Kota Bengkulu diperkirakan sebesar 5.543 km².
Berdasarkan letak geografis dan luas teritori laut tersebut, Kota Bengkulu sesungguhnya memiliki potensi kelautan yang besar terutama di sektor perikanan tangkap. Namun pengelolaannya sejauh inu belum maksimal sehingga belum memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan nelayan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu, jumlah tangkapan ikan di wilayah laut Kota Bengkulu pada tahun 2022 baru mencapai 36.026 ton dengan nilai jual diperkirakan sebesar 1.35 miliar. Jumlah tersebut tentunya masih jauh dari target yang diharapkan. Belum optimalnya hasil tangkapan ikan ini menyebabkan rendahnya kesejahteraan nelayan. Belum lagi cuaca yang tidak pasti, penggunaan alat tangkap dan kapal yang masih sederhana, keterbatasan modal dan teknologi, serta masalah kualitas SDM semakin menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi nelayan. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan yang berpihak kepada nelayan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memajukan usaha perikanan tangkap.
Kedua sektor pertanian. Meski berstatus kota, Kota Bengkulu memiliki potensi pertanian yang cukup besar, termasuk di antaranya adalah perkebunan, hortikultura, biofarmaka, peternakan, dan perikanan. Tanaman perkebunan yang diusahakan di Kota Bengkulu pada umumnya. adalah kelapa, kelapa sawit, kakao dan karet, yang tersebar di Kecamatan Selebar, Kampung Melayu, Sungai Serut dan Muara Bangkahulu. Di antara itu semua, kelapa sawit merupakan komoditas yang paling banyak ditanam, dengan luas sebesar 2.243 Ha dan jumlah produksi mencapai 38.143,299 ribu ton. Meski demikian, sejauh ini kontribusi sektor pertanian dan juga perikanan terhadap struktur PDRB baru 7.52 persen.
11. PARIWISATA
Kota Bengkulu menyimpan kekayaan wisata yang bila dikembangkan dengan baik potensial menjadi daerah tujuan parawisata. Kekayaan pariwisata tersebut akan mampu menggerakan perekonomian masyarakat jika mampu dikelola secara optimal. Terdapat sejumlah objek wisata Kota Bengkulu, antara lain wisata alam (1) Pantai Panjang, (2) Pantai Tapak Padri, (3) Pantai Jakat, dan (4) Danau Dendam Tak Sudah. Sedangkan wisata budaya dan sejarah antara lain: (1) Perayaan Tabot, (2) Benteng Marlborough, (3) Rumah Pengasingan Bung Kamo dan Rumah Fatmawati, (4) Makam Sentot Alibasyah, (5) Mesjid Jamik, (6) Monumen Tomas Parr & Hamilton.
Bagaimana peran sektor pariwisata terhadap perekonomian kota Bengkulu? Hal ini bisa dilihat dari struktur PDRB pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang juga berhubungan dengan Hotel dan restoran. Menurut data BPS Kota Bengkulu 2024, kontribusi. sektor ini terhadap PDRB belum signifikan. Bahkan pertumbuhannya cenderung melambat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023, sektor ini memberikan kontribusi sebesar 2.13 persen, naik sedikit dari tahun 2022 yang sebesar 2.11 persen. Namun jika dibandingkan. dengan 3-5 tahun sebelumnya pertumbuhannya justeru menurun. Tercatat pada tahun 2019 sektor ini berkontribusi sebesar 2.18 persen, tahun 2020 sebesar 2.19 persen, tahun 2020 sebesar 2.17 persen.
12. UMKM DAN EKONOMI KREATIF
UMKM dan ekonomi kreatif terutama di sektor industri rumah tangga, perdagangan dan jasa sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan warga. Kemampuan warga untuk mengembangkan produk unggulan yang kreatif dan inovatif perlu didorong dengan memberikan dukungan akses permodalan dan pembinaan yang simultan. Tumbuhnya UMKM dan ekonomi kreatif akan membuka sumber pendapatan baru yang dapat menyokong ekonomi domestik warga. Ada sejumlah sektor yang perlu didorong dan diperkuat seperti di sektor kerajianan, pasar seni, mode, industri musik, broadcsting, game interaktif, event organizer dll. Jumlah UMKM dan ekonomi kreatif yang terdaftar di Kota Bengkulu sekitar 4.322, terbilang masih kecil serta perlu ditingkatkan. Lebih dari itu, yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas daya saing produk UMKM, terutama yang berbasis potensi unggulan daerah, sehingga masuk pasar nasional bahkan global.
13. KULITAS PENATAAN RUANG
Kualitas penataan ruang di Kota Bengkulu sejauh ini masih jauh dari yang diharapkan. Pengembangan wilayah perkotaan belum maksimal mengikuti sistem perancanaan yang komprehensif dan terintegrasi sesuai dengan pola kawasan atau peruntukan ruang. Ditambah ketersediaan infrastruktur, fasilitas dan utilitas kota yang serba terbatas membuat kualitas hidup di Kota Bengkulu tergolong rendah, yakni belum masuk kategori kota yang layak dihuni, layak dikunjungi, dan layak investasi. Sementara di sisi lain, kebutuhan akan daya tampung ruang yang berkualitas ke depan akan semakin meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk dan mobilitas warga, juga perubahan tantangan dan kondisi lingkungan yang dinamis. Karena, perlu merencanakan dan mengembangkan kualitas ruang lebih sistematis dan terintegrasi untuk menjadikan Kota Bengkulu sebagai kota masa depan.
Dalam dokumen RPDK Kota Bengkulu tahun 2024-2026 disebutkan, jumlah bangunan yang memiliki IMB di Kota Bengkulu relatif meningkat. Namun trennya cenderung fluktualif di setiap tahunnya (2018-2020). Penurunan signifikan jumlah bangunan yang memiliki IMB pernah terjadi pada tahun 2020, yang hanya mencapai 2.646. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu ditingkatkannya tata ruang sesuai dengan aturan. Pemberian pelayanan perizinan tata ruang yang belum optimal dan belum adanya penegakan hukum bagi pelanggar pemanfaatan tata ruang menyebabkan tingginya pelanggaran tata ruang. Hal itu disebabkan oleh belum memadainya sistem perencanaan seperti belum adanya detail rencana tata ruang (DRTR) berbasis digital serta belum optimlanya upaya pengendalian tata ruang.
Terkait Ruang terbuka Hijau (RTH), luas RTH berdasarkan RTRW Kota Bengkulu mencapai 9.14 persen. Jumlah tersebut tentunya masih jauh dari target RTH 30 persen terhadap total luas wilayah sebesar 151.70 KM2 (Dokumen RPDK Kota Bengkulu tahun 2024-2026). Di sisi lain, meningkatnya industri di wilayah Kota Bengkulu dan semakin bertambahnya pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur sedikit banyak telah mengikis pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Padahal untuk wilayah perkotaan, kebutuhan akan RTH sangat penting dalam menunjang kelayakhunian sebuah kota. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa penataan ruang di Kota Bengkulu belum efektif akibat belum optimalnya kelembagaan dan implementasi penataan ruang karena belum selarasnya rencana tata ruang provinsi dengan kabupaten/kota, termasuk dengan daerah perbatasan. Akibatnya, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang masih sangat lemah.
14. INFRASTRUKTUR JALAN
Jalan merupakan elemen penting dalam sistem transportasi yang memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dan proses mobilisasi penduduk untuk menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan petumbuhan ekonomi. Secara umum kondisi jalan di kota bengkulu relatif baik. Meski demikian, masih terdapat jalan yang perlu. ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan data BPS Kota Bengkulu tahun 2024, panjang jalan di Kota Bengkulu mencapai 942,567 km. Dari jumlah tersebut, 930,410 km dalam kondisi baik, 8,655 km sedang, 1,802 km rusak, dan 1,700 km rusak berat. Walaupun sebagian besar dalam kondisi baik, faktanya masih terdapat jalan dengan kondisi sedang, rusak bahkan rusak berat. Hal ini menunjukan peningkatan kualitas jalan Kota belum sepenuhnya optimal. Padahal dari sisi fungsi, ketersediaan jalan dengan kondisi yang baik sangat vital bagi kelancaran mobilitas orang dan barang di Kota Bengkulu.
15. PERMUKIMAN
Ketersediaan rumah layak huni yang ditunjang dengan sarana prasarana dan utilitas umum yang baik serta lingkungan yang nyaman merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi selain pemenuhan atas pangan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Namun kondisi per hari ini masih banyak masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah harus tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar atau disebut Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Peran dan keberpihakan pemerintah kota dalam menyelesaikan persoalan ini seolah tidak terlihat, bahkan terkesan abai. Terbukti, perhatian pemerintah melalui intervensi RTLH di Kota Bengkulu justeru menurun dalam periode 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024 rumah yang
diintevensi sebanyak 23 unit, lebih sedikit dibandingkan pada 2023 yang sebanyak 61 rumah. Kondisi tersebut menunjukkan penanganan RTLH belum optimal dan harus terus ditingkatkan. Tentunya dengan tetap memperhatikan faktor-faktor penunjang lainnya seperti sarana dan prasarana air bersih, sanitasi yang layak serta jalan lingkungan yang baik.
Persoalan lainnya yang erat kaitannya dengan RTLH adalah kawasan kumuh. Jumlah kawasan kumuh ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bengkulu. Dalam RPD Kota bengkulu 2024- 2026 disebutkan, luasan kawasan kumuh di Kota Bengkulu pada tahun 2021 mencapai 257,74 Ha yang tersebar di 73 RT. Masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Bengkulu mengindikasikan bahwa cakupan rumah layak huni yang memenuhi standar lingkungan dan keselamatan masih belum optimal.
Di luar itu isu-isu pemukiman lainnya adalah terkait dengan semakin ekspansifnya. pengembangan perumahan yang kerapkali kurang mempedulikan lingkungan, tidak mengindahkan tata ruang, dan seringkali melanggar aturan terutama terkait dengan pendirian bangunan.
16. TRANSPORTASI
Salah satu unsur penting dalam kehidupan kota modern adalah transportasi publik. Jumlah penduduk yang besar dan padat menuntut adanya sistem layanan angkutan umum yang dapat menunjang mobilitas penduduk.
Kota Bengkulu sejauh ini belum mampu menghadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau, andal, aman, nyaman, dan tepat waktu. Selama ini layanan transportasi publik hanya bertumpu pada layanan jenis angkot (angkutan kota). Itu pun kondisinya seolah “mati suri” karena sepi penumpang. Kepunahan angkot di kota Bengkulu tampaknya tinggal menunggu waktu. Pasalnya jumlah angkot di Kota Bengkulu terus berkurang. Saat ini hanya sekitar 40-50 angkutan yang masih aktif yang tersebar dalam beberapa trayek. Hal itu ditenggarai karena rendahnya kualitas layanan angkutan di satu sisi dan mudahnya. kepemilikan kredit kendaraan bermotor di sisi lain sehingga menjadikan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dari pada Angkot.
Dibutuhkan komitmen kuat dan political will dari pemerintah dalam hal penyediaan infrastruktur yang memadai, perbaikan pengelolaan, adaptasi perkembangan TIK, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan persepsi masyarakat guna mewujudkan sistem layanan transportasi publik yang berkualitas. Bukan tidak mungkin, ke depan kota Bengkulu memiliki transportasi publik yang mampu melayani warganya dengan baik. Dengan begitu wargapun akan hidup nyaman, sejahtera, dan bahagia.
17. FASILITAS PUBLIK PERKOTAAN
Fasilitas publik perkotaan sebagai penunjang kehidupan yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh warga kota. Kota yang memiliki gagasan tentang makna ‘publik’ menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat salah sataunya dengan menghadirkan fasilitas publik yang berkualitas. Koondisi tersebut belum optimal dilaksanakan oleh penerintah Kota Bengkulu. Sejumlah fasilitas belum tersedia dan jika pun ada kualitasnya buruk karena tidak mengindahkan aspek utilitas dan keberlanjutan. Di kota Bengkulu sulit menemukan fasilitas perkotaan seperti: taman kota multifungsi, jalur pedestrian yang ramah perempuan, anak, lansia dan difabel, jalan dengan penerangan yang baik, arena bermain anak yang aman, fasilitas rekreasi keluarga yang nyaman, sarana olah raga yang lengkap, ruang pertemuan warga yang fungsional dan areal publik lainnya yang dibutuhkan untuk terwujudnya kota layak huni (livable) dan kota layak dicintai (lovable).
18. KEAGAMAAN
Saat ini, terdapat 84 lembaga pendidikan keagamaan formal (RA, MI, MTS, MA) dengan 13.458 murid dan 1.295 guru serta 18 lembaga pondok pesantren dengan 3.063 santri (BPS Kota Bengkulu & Kemenag Kota Bengkulu, 2024). Jumlah ini belum ditambah jumlah lembaga, organisasi atau tempat peribadatan yang menjalankan pendidikan keagamaan seperti pengajian di Masjid/Mushalla dan sejenisnya. Keberadaan pendidikan tersebut telah berperan besar bagi penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal Kota Bengkulu. Akan tetapi, perhatian terhadap mereka tampak kurang sehingga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan peranan mereka di tengah tatanan sosial yang makin kompleks.
19. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya bisa dilihat dari pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Bengkulu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun 2023, Kota Bengkulu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun capaian tersebut bukan berarti tanpa masalah. BPK memberikan sejumlah catatan terkait dengan tingkat efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan mandatory spending (belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang). Menurut BPK, pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya menetapkan kebijakan dan regulasi secara lengkap, selaras dan mutakhir dengan peraturan perundang- undangan di atasnya untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas. Kemudian pemerintah Kota Bengkulu juga belum sepenuhnya menganggarkan mandatory spending dalam APBD sesuai dengan ketentuan. Selain itu pemerintah Kota Bengkulu juga belum memiliki upaya dan strategi untuk pemenuhan anggaran mandatory spending melalui sumber penerimaan daerah. Catatan lainnya adalah pengelolaan Mandatory Spending Urusan Pendidikan dan Infrastruktur oleh Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya mendukung belanja daerah yang berkualitas serta Pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya. menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penerapan SPM dan evaluasi atas capaian kinerja.
Indikator lainnya yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan mewujudkan good governance, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai Good Governance dalam melakukan pembaharuan dan perubahan. mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 masih berpredikat CC serta perlu ditingkat lagi. Selain itu, hasil penilaian SAKIP (Sistem Akuntabililas Kinerja Inslansi Pemerintah) pada tahun 2022 nilainya sebesar 61.14 mendapatkan predikat B. Capaian tersebut menggambarakan bahwa, AKIP pada 1/3 unit kerja utama saja yang relatif baik, selebihnya belum. Dengan demikian perlu adanya perbaikan secara menyeluruh pada unit kerja, serta komitmen kuat dalam manajemen kinerja.
20. BIROKRASI
Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal itu akan tercapai apabila didukung dengan aparatur yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang kuat. Namun hingga saat ini, pelaksanaan reformasi birokrasi belum berjalan optimal. Salah satunya terlihat dari rendahnya kinerja birokrasi. Hasil penilaian indeks profesionalitas ASN Kota Bengkulu menunjukan indeks profesionalitas ASN Kota Bengkulu rendah, dengan skor sebesar 71,92. Padahal di sisi lain, dari segi kuantitas jumlahnya sangat besar. Berdasaran data BPS Kota Bengkulu, pada tahun 2023 jumlah pegawai negeri sipil mencapai 4.267 orang. Kehadiran sosok pemimpin yang kuat, tegas serta memahami sendi-sendi birokrasi (firm leadership) sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan fundamental. Selama birokrasi tidak digerakkan dengan benar maka selama itu pula perubahan hanya tinggal asa.
* Dari berbagai uraian di atas, ditambah pendalaman terhadap isu-isu aktual masyarakat, permasalahan pembangunan di Kota Bengkulu dapat dikelompokkan ke dalam 4 isu strategis, yaitu:
1. Belum memadainya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).
2. Belum memadainya kualitas penataan ruang, infrastruktur dan fasilitas kota serta kualitas lingkungan hidup.
3. Belum optimalnya kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
4. Belum memadainya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, dan inovatif
* VISI : Kota Bengkulu BERANI JUARA: BERsih, Adaptif, Nyaman, Inovatif dengan kualitas manusia JUARA
– BERSIH : mengacu pada kondisi lingkungan Kota Bengkulu yang bersih, rapi, dan nol sampah.
– ADAPTIF : merujuk pada dua pengertian, yaitu (1) kemampuan sistem kota dalam menyesuaikan diri (daya suai) terhadap kerentanan bencana atau perubahan iklim serta dalam mengatasi dampaknya (daya tahan); (2) kemampuan pemerintah kota untuk berevolusi/bertransformasi dalam memberikan pelayanan publik sesuai perkembangan zaman.
– NYAMAN : mengacu pada kualitas hidup di lingkungan kota yang ramah, hijau, sehat, aman, layak dihuni (livable), layak dikunjungi (visitable), layak investasi (investable).
– INOVATIF : berarti penggunaan cara-cara baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan potensi unggulan daerah sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD), menjadi daerah tujuan investasi, membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan.
– MANUSIA JUARA : menunjuk pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, terampil, berdaya saing, sehat jasmani dan rohani, dan berdaya.
* MISI
1. Membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) juara melalui peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mewujudkan tata ruang yang adaptif melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas, dan utilitas kota yang modern, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor unggulan, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM serta pariwisata, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan pembukaan sumber pendapatan baru.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif melalui penciptaan budaya birokrasi yang bersih dan cekatan, penyediaan layanan yang adaptif dan responsif berbasis digital, dan percepatan transformasi menuju kota pintar.
5. Memperkuat persatuan, kerukunan, dan ketahanan sosial, budaya, dan politik warga melalui pembangunan mental dan karakter berdasar nilai-nilai Pancasila.
* LIMA MISI AKAN DIWUJUDKAN MELALUI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:
* Membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) juara melalui peningkatan akses, mutu, dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial.
1. Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) secara efektif.
2. Pemberian BOSDA inklusif untuk Sekolah Luar Biaya (SLB) dan penyelenggara pendidikan inklusif.
3. Pemberian bantuan Biaya Siswa Daerah (BISDA) untuk siswa PAUD, SD, SMP, dan SLB tidak mampu.
4. Layanan BUS JUARA untuk siswa sekolah secara gratis
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan SPM pendidikan
6. Beasiswa JUARA 1000 sarjana serta beasiswa S2 & 53 perikanan & kelautan, pertanian, pengelolaan SDA & lingkungan
7. Beasiswa bagi siswa berbakat dan berprestasi
8. Peningkatan kompetensi guru PAUD, SD, SMP, dan SLB melalui pelatihan dan pendidikan Strata 1 dan strata 2 (S1 & S2)
9. Pemberian insentif guru berbasis kinerja
10. Pendirian perpustakaan atau taman baca tingkat kelurahan
11. BPJS kesehatan bagi seluruh warga untuk memastikan ketercakupan kesehatan semesta (UHC)
12. Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan kesehatan
13. Penambahan dokter spesialis pada unit instalasi RSUD dan pemenuhan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan
14. Peningkatan kapasitas regulasi di bidang pelayanan kesehatan
15. Peningkatan kesejahteraan tenaga medis
16. Pemberian nutrisi ibu hamil dan menyusui serta pemberian suplemen untuk lansia
17. Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan KAMPUNG JUARA
18. Peningkatan pemasyarakatan olahraga dan pembangun Sport Center BERANI JUARA
19. Peningkatan perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
20. Bantuan pangan atau beras kepada 50 ribu warga miskin ekstrem/miskin (12 ribu ) rumah tangga 21) Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
* Mewujudkan tata ruang yang adaptif melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas, dan utilitas kota yang modern, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
1. Percepatan penyusunan Recana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital
2. Peningkatan kualitas penataan kota dan jalan.
3. Penegakan hukum pemanfaatan tata ruang
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
5. Pembangunan fasilitas publik yang ramah difabel, lansia, dan anak
6. Revitalisasi jalur pedestrian dan sepeda
7. Pembangunan street furniture (rambu jalan, PJU, tempat duduk, halte, trotoar, tempat sampah, dll) di jalan dan taman
8. Peningkatan kualitas jalan dan pemasangan PJU hingga jalan lingkungan/pemukiman
9. Revitalisasi sistem drainase dan irigasi
10. Pemasangan intenet/wifi gratis di ruang publik, sekolah atau pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
11. Peningkatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana
12. Peningkatan gaya hidup nol sampah (zero waste) melalui gerakan KAMPUNG JUARA
13. Penyelenggaraan manajemen sampah terpadu dengan sistem 3R (reduce, recycle, reuse)
14. Penyelenggaraan transportasi publik yang terkoneksi dan terintegrasi
15. Pengelolaan sumber daya daya air secara terintegrasi dan berkelanjutan
16. Peningkatan kapasitas regulasi dan penegakan hukum penggunaan sumber daya air
17. Peningkatan cakupan layanan air minum layak dan sanitasi layak.
18. Pembangunan dan penataan kawasan rumah tidak layak huni dan kumuh
19. Peningkatan infrastruktur pariwisata yang modern
* Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor unggulan, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM serta pariwisata, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan pembukaan sumber pendapatan baru.
1. Revitalisasi serta peningkatan pengelolaan pasar tradisional
2. Peningkatan kualitas produk UMKM, pelaku bisnis, dan produk unggulan.
3. Fasilitasi pemasaran dan perluasan akses pelaku UMKM dan ekonomi kreatif terhadap pasar dan pemodalan
4. Bantuan modal untuk UMKM dan ekenomi kreatif
5. Pelatihan entrepeneurship dan e-commerce bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif
6. Pengembangan skema keterhubungan antara UMKM atau ekonomi kreatif dengan pelaku usaha khususnya skala industri kecil dan menangah (IKM)
7. Pembangunan pusat UMKM dan ekonomi kreatif
8. Fasilitasi dan stimulasi untuk peningkatan wirausaha dan pelaku bisnis industri kecil dan menenah (IKM)
9. Peningkatan kapasitas dan kinerja koperasi
10. Penyelenggaraan event skala provinsi, nasional, dan internasional
11. Peningkatan kompetensi tenaga kerja
12. Peningkatan akses petani dan nelayan terhadap pemasaran dan permodalan
13. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan
14. Bantuan untuk wirausaha kelautan dan perikanan serta wirausaha agribisnis
15. Bantuan khusus untuk pelaku usaha muda perikanan dan pertanian (fishpreneur, agrososiopreneur, dll)
16. Penyederhanaan sistem perizinan serta pemberian insentif dan disentif investasi
17. Pengembangan potensi dan peningkatan promosi destinasi wisata, budaya dan kesenian
18. Pengendalian inflasi daerah secara sinergis dan kolaboratif
* Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif melalui penciptaan budaya birokrasi yang bersih dan cekatan, penyediaan layanan yang adaptif dan responsif berbasis digital, dan percepatan transformasi menuju kota pintar.
1. Optimalisasi penerapan layanan dan transaksi berbasis digital/elektronik secara terintegrasi (e-government, e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, e-Kinerja, e- Procurement, dll)
2. Peningkatan reformasi birokrasi (dari CC ke B)
3. Optimalisasi layanan pusat komando (call center) cepat tanggap atasi masalah warga dan kota
4. Cepat tanggap dan tindak lanjut atas aspirasi dan keluhan warga di media sosial
5. Peningkatan kesejahteraan ASN dan honorer
6. Pengembangan kompetensi ASN berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ΤΙΚ)
7. Penerapan manajemen kinerja (peningkatan peringkat AKIP dari B ke A)
8. Insentif RW/RT dan posyandu
9. Peningkatan tata kelola APBD yang memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat
10. Pengembangan dan penerapan kota pintar
11. Peningkatan kolaborasi antara akademisi, komunitas, pelaku bisnis, pemerintah, dan media dalam pembangunan (pentahelix).
* Memperkuat persatuan, kerukunan, dan ketahanan sosial, budaya, dan politik warga melalui pembangunan mental dan karakter berdasar nilai-nilai Pancasila.
1. Penguatan kelembagaan sosial dan peran organisasi masyarakat dan pemuda
2. Peningkatan keamanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Peningkatan pembinaan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh warga
4. Gerakan KAMPUNG JUARA untuk peningkatan ketertiban dan keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keberdayaan warga di tingkat kelurahan, RW/RT
5. Peningkatan peran satuan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila.
“Demikian visi, misi, dan program kami sebagai rencana pembangunan yang akan kami laksanakan untuk lima tahun ke depan. Ini menjadi tekad kami untuk mengabdi pada masyarakat Kota Bengkulu. Kami menyadari visi, misi, dan program ini masih perlu masukan yang membangun dari berbagai pihak agar hasilnya menjadi lebih sempurna,” demikian diungkapkan Paslon Dedy-Agi dalam pemaparan program, visi dan misi yang disampaikan ke KPU. (BAY)
