Home Info Kota Bawaslu Provinsi : Kepala Daerah Boleh Ikut Kampanye

Bawaslu Provinsi : Kepala Daerah Boleh Ikut Kampanye

BencoolenTimes.Com, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyebutkan secara undang-undang dan aturan yang berlaku sudah jelas jika kepala daerah boleh ikut serta dalam kampanye, Minggu (13/1/2019).

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ediansyah Hasan.

Dikatakan Edi, Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui surat himbauannya, mengingatkan peserta deklarasi untuk tidak melakukan kegiatan yang dianggap melanggar aturan dan mekanisme undang-undang yang berlaku.

“Ya, undang-undang udah jelas kepala daerah boleh ikut serta dalam kampanye,” tegas Ediansyah.

Dalam acara deklarasi pemenangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Jokowidodo-K.H Ma’ruf Amin, terang Edi, pihaknya telah menurunkan tim untuk memantau kegiatan guna menghindari pelanggaran aturan kampanye yang berlaku.

Terkait kepala daerah  yang mengikuti deklarasi itu, sambung Edi, pihaknya mengacu pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memperbolehkan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota untuk berkampanye dengan memperhatikan tiga ketentuan.

Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan dalam UU Pemilu itu diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 36 ayat (1) PP 32/2018, menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilu.

Ayat (2), menyatakan hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilu di luar ketentuan cuti.

Disamping itu, kata Edi, untuk tempat berlangsungnya acara deklarasi tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas negara terkecuali adanya pembayaran sewa tempat.

Pantauan BencooelenTimes.Com, deklarasi yang dihadiri gubernur dan seluruh bupati di Bengkulu itu berlangsung aman dan lancar. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi laporan pelanggaran terhadap acara deklarasi tersebut. (Ros)