Home Info Daerah Dewan Pers bersama Organisasi Media Bahas Insentif Pers Nasional dengan Menko Perekonomian

Dewan Pers bersama Organisasi Media Bahas Insentif Pers Nasional dengan Menko Perekonomian

BencoolenTimes.Com, – Dewan yang dipimpin Ketua Mohammad NUH bersama para konstituen dari Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Serikat Perusahaan Pers, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Serikat Media Siber Indonesia, Pewarta Foto Indonesia dan juga Forum Pemred konferensi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hari Sabtu (11/4/2020).

Dalam kesempatan itu M NUH menyampaikan poin-poin yang diajukan dalam kontribusi yang diberikan kepada pemerintah. Dalam surat yang disampaikan mengenai Insentif Pemerintah Untuk Keberlangsungan Perusahaan Pers dalam masa Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dinyatakan perlunya perlindungan terhadap industri pers di tengah wabah sekarang.

Hadir dalam konferensi video itu Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yang memberikan dukungan apa yang disampaikan Dewan Pers.

Menurut Airlangga, pemerintah harus memasukkan industri dalam stimulus bagi badan usaha. Permintaan terkait listrik gratis diumumkan hal itu tidak boleh dikabulkan karena sudah ditentukan hanya diberikan untuk pelanggan dengan 450 KV dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 KV.

Untuk membebaskan pajak berdasarkan prinsipnya, dikeluarkan pajak sampai Februari 2020. Poin-poin yang diajukan Dewan Pers akan dibahas dalam paket kebijakan lain yang akan dikaji oleh pemerintah.

Dalam surat tertanggal 9 April, Dewan Persembahan memberikan kontribusi insentif untuk perusahaan pers di tengah pandemi Covid-19 setelah berbicara dengan konstituen pers nasional.

Poin yang disampaikan Dewan Pers kepada pemerintah adalah:

1. Penghapusan pembayaran pembayaran PPh 21, 22, 23, 25 selama tahun 2020.

2. Penghapusan PPH omzet untuk perusahaan pers tahun 2020.

3. Penangguhan pembayaran denda-denda pembayaran pajak terhutang sebelum tahun 2020.

4. Pembayaran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2020 ditanggung oleh negara.

5. Pemberlakuan subsidi 20% dari tagihan listrik untuk perusahaan pers selama pandemi berlangsung.

6. Program Pengalokasian Anggaran Diseminasi dan Kinerja Pemerintah untuk Perusahaan yang disetujui di Dewan Pers. Dengan demikian, serta dengan tetap mempertahankan independensi dan profesionalisme pers, pemerintah melalui cara ini dapat membantu mendukung keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat berjuang.

7. Pemberlakuan subsidi sebesar 10% (sepuluh persen) per kilogram pembelian bahan baku kertas untuk media cetak. Entitas anak ini sangat penting karena harga kertas yang mengikuti pergerakan rupiah terhadap dolar pada saat pengeluaran semakin memberatkan hidup media massa cetak.

8. Penghapusan biaya Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk media penyiaran radio dan media penyiaran televisi tahun 2020.

9. Pemberlakukan ketentuan tentang paket data internet bertarif rendah untuk masyarakat kepada perusahaan penyedia layanan internet. Pasca-pandemi yang juga dapat menyebabkan tingkat pembaca masyarakat terhadap berita berkualitas. Padahal, pembaca yang mengalami kesulitan tinggi menjadi kebutuhan pada masa krisis.

Dalam penjelasannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagian dari poin tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan menteri terkait. Sementara poin lainnya akan disampaikan kepada pihak terkait terkait dengan pengelola layanan internet swasta. Terkait aspirasi lainnya dalam konferensi video juga disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia dan Serikat Media Siber Indonesia. (***)