BencoolenTimes.com – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Perjuangan menyoroti membengkaknya belanja pegawai di tubuh Perusahaan Umum Milik Daerah Daerah (Perumda) Tirta Hidayah.
Bahkan, Fraksi PAN meminta Walikota Bengkulu mengevaluasi dan mengganti Direktur Utama Perumda Tirta Hidayah yakni Samsu Bahri. Ini disampaikan langsung, Ketua Fraksi PAN-Perjuangan, Kusmito Gunawan.
Kusmito mengatakan, jumlah pegawai di Perumdam Tirta Hidayah, saat ini mencapai lebih dari 300 orang, padahal idealnya diangka sekitar 200 orang. Disisi lain, kualitas pelayanan distribusi air ke konsumen, juga sering mendapatkan keluhan.
‘’Pengangkatan pegawai yang tak terkendali ini menyebabkan belanja pegawai membengkak. Dalam laporan BPKP, anggaran belanja pegawai mencapai Rp 23 miliar dari total anggaran Rp 46 miliar, atau sekitar 64 persen,’’ kata Kusmito.
Kusmito menjelaskan, perusahaan justru mengalami kerugian hingga Rp 3 miliar. Sehingga, bagaimana Perumda Tirta Hidayah mau bicara soal keuntungan, kalau saat ini dalam kondisi merugi.
‘’Bagaimana mau bicara soal keuntungan, kalau kondisinya saat ini merugi. Makanya fokus kita seharusnya menyelamatkan perusahaan agar kembali sehat,’’ ujar Kusmito.
Kusmito juga menyinggung standar ideal jumlah pegawai di perusahaan air minum, yakni 6 pegawai untuk setiap 1.000 pelanggan. Sementara jumlah pelanggan Perumda Tirta Hidayah saat ini sekitar 41 ribu, yang idealnya hanya membutuhkan sekitar 246 pegawai.
‘’Artinya, saat ini jumlah pegawai sudah jauh melebihi kebutuhan. Ini harus segera dievaluasi. Kalau tidak, seluruh anggaran habis hanya untuk menggaji pegawai,’’ tegas Kusmito.
Ditambah Fachrulsyah, dari Fraksi PAN Perjuangan lainnya, menyatakan Fraksi PAN Perjuangan merekomendasikan agar Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi segera mengambil langkah-langkah strategis, termasuk mengganti Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perumda.
‘’Kami minta dilakukan moratorium rekrutmen pegawai baru, bentuk tim evaluasi kinerja internal, serta lakukan seleksi ulang terhadap pegawai yang telah diangkat. Kalau perlu, jumlah pegawai dipangkas demi menyelamatkan keuangan perusahaan,’’ ujar Fachrulsyah.
Pihaknya meminta Walikota Dedy Wahyudi untuk tidak mengabaikan persoalan ini karena menyangkut layanan dasar masyarakat, yaitu akses terhadap air bersih. ‘’Air bersih ini kebutuhan pokok rakyat, jangan sampai rusak hanya karena persoalan manajerial,’’ tutupnya.
Terpisah, Direktur Utama Perumda Tirta Hidayah, Samsu Bahri merespon akan persoalan yang berkenaan dengan hal tersebut. Hal ini menunjukan bahwa, DPRD Kota Bengkulu serius untuk membesarkan PDAM Kota Bengkulu.
‘’Tentu ini masukan dan saran kepada kita untuk peningkatan pelayanan dan menurut rasio, berdasarkan aturan 6 per 1000 pelanggan itu, pelayanan kita belum maksimal. Oleh sebab itu kenapa 8 per 1000 ini tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan PDAM,’’ ucap Samsu.(JUL)
