BencoolenTimes.com, – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu Dediyanto memberikan kritik pedas terkait pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu yang dinilai terkesan menyalahkan siswa soal ijazah ditahan pihak sekolah karena menunggak SPP.
“Dengan adanya permasalahan ini seharusnya menjadi bahan untuk kita memperbaiki diri karena yang sudah masuk ke Facebook, WhatsApp dan lainnya, praktek penahanan ijazah ini sudah mencapai lebih dari 30-an siswa,” ungkap Dediyanto, Minggu (22/8/2021).
Terkait hal ini, menurut Dediyanto, apakah siswa salah? Dan apabila banyak yang bermasalah apakah itu merupakan kesalahan siswa juga?
“Tentu tidak semuanya bermasalah, namun apabila di mata Kadis Dispendik Provinsi Bengkulu menyalakan karena tidak membayar SPP tentu itu benar,” jelas Dediyanto.
Dediyanto sangat menyayangkan Diknas Provinsi Bengkulu, bukannya memberikan apresiasi positif terhadap permasalahan yang timbul di publik akan tetapi malah membangun opini yang seolah menyalahkan siswa.
“Tentu tidak arif dan bijaksana selaku pemimpin memberikan tanggapan seperti itu,” kritik Dediyanto.
Justru, sambung Dediyanto, siswi tersebut sebagai pahlawan di era kemerdekaan ini karena siswi tersebut berani menyampaikan persoalan-persoalan dengan bijak.
“Apakah dia mencaci sekolahnya, tidak juga. Apakah dia memarahi para gurunya, tidak juga. Malahan mereka menghormati sekolah dan para gurunya. Siswa tersebut hanya cerita bahwa ijazah mereka tidak bisa diambil karena tidak ada uang dan itu harus dibayar sedangkan mau meminta sama orangtua namun sedang tidak ada uang,” bebernya.
Dediyanto menyarankan, apabila ada problem yang terjadi di sekolah seperti itu. Menganjurkan pihak sekolah untuk mengunakan anggaran dari Dana Bantuan Operasional (BOS) yang diajukan kepada Diknas agar nantinya dibahas di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan.
“Jika dari sekolah itu ada hal-hal yang memang harus disiapkan dari sisi pendanaan untuk operasional maka dapat menggunakan dana BOS dan dana BOS tersebut sebanyak 20 persen bisa dipakai untuk siswa yang kurang mampu,” terangnya. (JRS)
