Home Hukum Bupati Kepahiang Diduga Langgar Pidana Pemilu

Bupati Kepahiang Diduga Langgar Pidana Pemilu

Bupati Kepahiang, Hidayatullah Syahid usai menjalani pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Bengkulu, beberapa waktu lalu

BencoolenTimes.Com, – Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu terkait dugaan pemakaian mobil dinas (mobnas) di acara deklarasi TKD Jokowi-Amin, Minggu (13/1/2019) lalu, memasuki babak akhir. Bawaslu Provinsi melalui hasil rapat Sentra Gakkumdu, menyatakan mobil dinas (mobnas) yang digunakan Bupati Kepahiang, Hidayatullah Syahid, diduga memenuhi unsur pidana pemilu.

Disampaikan Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Pelanggaran, Halid Saifullah setelah melalui proses panjang, pemeriksaan  terhadap saksi serta pengumpulan alat bukti, Bawaslu melalui rapat Sentra Gakkumdu, telah menarik kesimpulan atas laporan masyarakat soal deklarasi dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden.

Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah memberikan keterangan pers kepada awak media

“Kami sudah melakukan rapat melalui Sentra Gakkumdu yang meliputi dari Kepolisian, Kejaksaan serta Gakkumdu, menyatakan dugaan mobnas yang  digunakan Bupati Kepahiang, Hidayatullah Syahid diduga telah memenuhi unsur pidana pemilu dan masih diperlukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya, Rabu (30/1/2019).

Sambung Halid, hasil rapat Bawaslu beserta Sentra Gakkumdu telah menyatakan mobnas yang digunakan Bupati Kepahiang tersebut telah cukup bukti pidana pemilu, serta akan diteruskan membuat laporan ke Polda Bengkulu, untuk dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami akan meneruskan ke Polda Bengkulu terkait diduga adanya unsur pidana pemilu terhadap mobnas yang diduga digunakan Bupati kepahiang,” tegas Halid.

Sementara itu, dugaan mobnas yang diduga digunakan Gubernur Bengkulu serta Bupati Bengkulu Selatan, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, namun kedua objek mobnas tersebut ditemukan saat acara deklarasi tersebut. “Maka Bawaslu Provinsi Bengkulu telah sepakat nyatakan kedua mobnas tersebut merupakan tindakan pelanggaran administrasi Pemilu dengan cara meneruskan ke Mendagri, untuk melakukan teguran terhadap pengguna mobnas tersebut,” pungkas Halid.

Untuk diketahui, pelanggaran penggunaan mobnas diatur dalam Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu No 7 tahun  2017 tentang larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah. Sanksi yang diatur sesuai Pasal 521 UU Pemilu No 7 tahun 2017. (Ros)