BencoolenTimes.com – Ekosistem mangrove di Provinsi Bengkulu terus mengalami tekanan. Luasannya terus berkurang akibat alih fungsi lahan, terutama di wilayah yang tidak termasuk dalam kawasan hutan atau berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).
Padahal, mangrove memiliki fungsi vital sebagai pelindung alami pesisir dari abrasi dan gelombang tinggi, sekaligus menjadi habitat bagi berbagai keanekaragaman hayati serta sumber penghidupan masyarakat sekitar.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas mangrove Bengkulu pada 2021 tercatat sekitar 2.814 hektar. Namun, dalam Peta Mangrove Nasional 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 594/2025, luas eksisting mangrove di Bengkulu menurun menjadi 2.621 hektar.
‘’Ekosistem mangrove yang berada di luar kawasan hutan menghadapi tantangan besar karena perlindungan hukumnya lemah. Ini yang menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan wilayah pesisir,’’ ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Safnizar, Selasa, 19 Agustus 2025.
Menanggapi hal ini, KKI Warsi bersama DLHK Provinsi Bengkulu dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar aksi penanaman 250 bibit mangrove di Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.
Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada 26 Juli, namun pelaksanaannya berlangsung pada Agustus tahun ini.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, perwakilan BPDAS Ketahun, BKSDA Bengkulu, KPHL Bukit Daun, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), TNI AL, Polsek Kampung Melayu, PT Pelindo, Pertamina Patra Niaga, Universitas Bengkulu, dan kelompok masyarakat penggiat mangrove.
‘’Ini menjadi momen penting karena Pemprov Bengkulu telah mencanangkan diri sebagai provinsi konservasi. Salah satu pilar utamanya adalah perlindungan ekosistem mangrove,” kata Herwan.
Koordinator Program KKI Warsi, M. Roddini, mengatakan bahwa berdasarkan analisis citra satelit Sentinel-2 melalui metode NDVI, selama empat tahun terakhir terjadi deforestasi mangrove sebesar 8 persen di Bengkulu. Luas mangrove yang semula 2.896 hektar pada 2020, menyusut menjadi 2.661 hektar pada 2024.
Untuk mengatasinya, KKI Warsi menggulirkan program pemulihan melalui skema Result-Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 KP II, yang menargetkan penanaman 20.000 bibit mangrove dalam dua tahun di empat wilayah, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Bengkulu Utara dan Mukomuko.
‘’Tidak cukup hanya menanam, yang paling penting adalah memastikan bibit tumbuh hingga membentuk hutan mangrove yang kuat. Ini tantangan kita bersama,’’ ujar Roddini.
Perwakilan kelompok penggiat Mangrove Bintang Terapik, Lopi, menyatakan bahwa tantangan besar terletak pada perawatan pascatanam. Banyak program rehabilitasi gagal karena minimnya pendampingan untuk memastikan bibit tumbuh dan bertahan.
Saat ini, ada 10 kelompok masyarakat penggiat mangrove di Bengkulu. Namun, menurut Lopi, kapasitas mereka masih terbatas dan memerlukan pembinaan berkelanjutan agar mampu berkontribusi lebih aktif dalam konservasi.
Safnizar menambahkan, tantangan konservasi mangrove juga berkaitan dengan benturan antara kepentingan ekologi dan ekonomi masyarakat.
‘’Aspek ekologi, ekonomi, dan sosial harus berjalan beriringan. Mangrove diakui penting secara ekologis, tapi sering dikorbankan demi kebutuhan ekonomi seperti alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit,’’ tutup Safnizar.(JUL/RLS)
