Home Info Daerah Pencalonan Rohidin Terancam Dibatalkan

Pencalonan Rohidin Terancam Dibatalkan

Rohidin Mersyah

BencoolenaTimes.Com, – Sebanyak 51 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diketahui mendapat teguran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mereka ditegur karena dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19 yakni menciptakan keramaian di Pemilihan Kepala Daerah.

Kepala Daerah yang mendapat teguran Kemendagri tersebut salah satunya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang kini menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19.

Rohidin Mersyah diketahui juga telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu sebagai Bakal Calon Gubernur Bengkulu yang didampingi Rosjonsyah sebagai Bakal Calon Wakilnya yang kini masih menjabat sebagai Bupati Lebong.

Saat mendaftar di KPU Provinsi mereka dikawal massa pendukung yang memadati Kantor KPU hingga menciptakan keramaian.

Pencalonan Rohidin Mersyah sebagai Bakal Calon Gubernur Bengkulu untuk periode 2021-2024 tersebut bisa dibatalkan oleh Kemendagri.

Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar, di Jakarta, Selasa (8/9/2020) teguran yang dilayangkan Mendagri adalah teguran keras kepada Kepala Daerah yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di Pilkada.

Jika melanggar lagi, artinya bebal dan sanksi akan lebih berat lagi. Bahkan, pimpinan daerah yang ikut Pilkada bisa dikeluarkan dari arena pemilihan atau didiskualifikasi.

“Pilkada itu ibarat pertandingan bola, anda tidak boleh melawan wasit saat bertanding, bisa dikeluarkan dari lapangan pertandingan, dicoret begitu,” tegas Bahtiar.

Bahtiar menyatakan, sejak awal pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyelenggara pemilihan sepakat melanjutkan Pilkada ini dengan mengutamakan keselamatan warga negara dan Itu mesti ditempatkan diatas segalanya.

Artinya, sambung Bahtiar, semua tahu bahwa Pilkada ini memang berpotensi terjadinya aktivitas orang dalam jumlah besar. Maka seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 dibuat sedemikian rupa, berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

Ada protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada yang mesti dipatuhi. Hal itu kemudian oleh KPU diterjemahkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang mensyaratkan protokol kesehatan.

Termasuk di Pasal 49 ayat 3 itu bagaimana tata cara pendaftaran, pendaftaran itu diisyaratkan dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang hanya dihadiri Ketua dan Sekretaris Partai Politik pengusung, atau Ketua Sekretaris tim suksesnya kalau calon perseorangan.

“Jadi tidak boleh ramai-ramai,” tegas Bahtiar.

Intinya, kata Bahtiar tidak boleh ada kerumunan. Ini untuk mencegah potensi penularan virus Covid-19. Maka tidak ada toleransi sedikitpun bagi pelaku pelanggar protokol kesehatan termasuk di Pilkada ini.

Hukumnya sudah jelas terkait dengan kesehatan khususnya tentang protokol kesehatan, ada UU Karantina, UU Penyakit dan Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

“Kalau masih ada saja Bapaslon begitu, apalagi temuan Bawaslu itu 243 daerah, nah ini mau jadi pemimpin seperti ini. Anda bayangkan bahwa orang-orang seperti ini yang mengetahui aturan dan sudah tahu bahwa bahayanya Covid-19, kalau orang ini nantinya terpilih, anda bisa bayangkan akan jadi apa daerah itu tahun 2021,” ungkap Bahtiar.

Jadi, lajut Bahtiar, ini bukan soal orang siapa yang melanggarnya tapi yang dicegah adalah perilakunya. Perilaku yang secara diduga patut diduga secara sengaja memang mendorong kerumunan.

“Kan kita lihat disitu ada videonya itu ada yang mengumpulkan massa di lapangan sambil joget begitu segala macam,” ucap Bahtiar.

Bahtiar juga menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memang belum bisa memberikan sanksi, karena mereka yang melanggar statusnya masih bakal pasangan calon. Belum ditetapkan sebagai pasangan calon, tetapi ada dua hukum.

“Satu tentang hukum kesehatan, satu lagi adalah hukum Pilkada,” tutur Bahtiar.

Bahtiar juga menerangkan, kalau hukum Pilkada memang mengatur jenis dan aktivitas tahapan Pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Namun jangan lupa, masih ada hukum satu lagi yakni UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit.

Kemudian ada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, ada Peraturan Presiden, ada Keputusan Satgas dan ada Inpres Nomor 6 Tahun 2020.

Masih Bahtiar, seluruh hukum-hukum itu mengatur dan mengikat setiap warga negara, termasuk warga negara yang menjadi kontestan Pilkada.

Wajib hukumnya patuh dalam protokol kesehatan dan dalam konstitusi, UUD 1945 juga ditegaskan setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

“Jadi orang-orang ini masih sedang aktivitas Pilkada judulnya, bahkan aktivitas keagamaan saja kita hentikan yang dalam jumlah besar. Soal keagamaan itu kita anggap hal privat dan Pilkada ini juga sama bahkan di Pilkada ada aturannya sudah double,” urai Bahtiar.

Soal kemungkinan pelanggar protokol kesehatan didiskualifikasi dari ajang Pilkada, menurut Bahtiar, ada bentuk sanksi yang bisa diberikan.

Pertama, sanksi administratif, mulai dari yang terendah berupa teguran, sampai peringatan keras. Misalnya tetap bebal kembali lakukan pelanggaran, bisa saja dilanjutkan dengan proses hukum dengan aparat penegak hukum.

“Untuk penegakan hukum bisa saja diantara mereka misalnya kalau ada hukum pidana, pidana kesehatan, nah bisa saja dilanjutkan proses hukum aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dan seterusnya,” terang Bahtiar.

Bahtiar juga mengatakan, untuk yang sudah diperingatkan dan sudah ditegur dan sebagainya masih bebal juga, akan dipikirkan untuk sanksinya. Negara di pastikan tidak boleh kalah dengan perilaku yang secara nyata-nyata bisa mengancam keselamatan warga negara.

“Ini hari pertama kita peringati secara keras taruhlah seperti itu, tapi masih melakukan saja ya harus dipidanakan. Ekstremnya kalau di  Pilkada itu ibarat pertandingan  bola anda tidak boleh melawan wasit saat bertanding bisa dikeluarkan dari lapangan pertandingan, dicoret begitu,” demikian Bahtiar.

Sebelumnya, terkait teguran Kemendagri ini, Rohidin cuek-cuek saja, bahkan terkesan acuh saat ditanya soal teguran tersebut. Rohidin sendiri merupakan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bengkulu, yang seharusnya mengajak masyarakat tidak membuat keramaian. (Bay)