BencoolenTimes.com – Pengurus DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bengkulu dilantik dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI.
Pengurus DPD HNSI Provinsi Bengkulu dilantik DPP HNSI, pada Senin, 3 Februari 2025 di Balai Raya Semarak Bengkulu. Juga dibarengi Pelantikan dan Pengukuhan pengurus HNSI tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.
Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah Syahili menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
‘’Kita harapkan HNSI bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Apalagi kita punya program Presiden terkait makanan gratis, yang juga mencakup sektor pangan seperti ikan,’’ ujar Rosjonsyah.
Rosjonsyah mengingatkan pentingnya digitalisasi nelayan dalam upaya meningkatkan hasil tangkapan yang lebih bernilai ekonomis dan bernilai jual yang lebih tinggi.
‘’Nelayan harus berkembang menuju digitalisasi agar perekonomian mereka maju dan hasil tangkapan yang dihasilkan harus berkualitas, bukan hanya ikan penghuni karang yang berwarna-warni tetapi bukan ikan ekspor. Untuk itu, teknologi sangat dibutuhkan,’’ tambahnya.
Ketua HNSI Provinsi Bengkulu, H. Adhar, menegaskan organisasi ini akan fokus pada berbagai program strategis guna membantu nelayan lokal.
‘’Kita harus menjaga lingkungan, mencegah abrasi dengan menanam mangrove, serta melestarikan ekosistem pesisir. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan juga menjadi perhatian utama,’’ tegas Adhar.
Harapan besarnya agar pemerintah dapat bersinergi dengan HNSI dalam mewujudkan program-program yang berpihak pada nelayan.
‘’Nelayan kita membutuhkan dukungan, baik dalam hal edukasi maupun kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya HNSI, diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan organisasi ini untuk menjalankan program yang berdampak langsung kepada nelayan,’’ tuturnya.
Adhar juga menyoroti kendala utama yang dihadapi nelayan, salah satunya adalah keterbatasan alat tangkap dan kapal besar. Di perairan Bengkulu, ikan tuna menjadi komoditas utama, tetapi ironisnya yang menangkap justru nelayan dari luar daerah seperti Bali, Padang, dan Jawa.
‘’Hal ini terjadi karena kapal nelayan lokal masih berukuran kecil dan tidak mampu menjangkau laut lepas,’’ ungkapnya.
Disisi lain, terkait permasalahan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, HNSI juga mendorong pemerintah untuk menambah kuota bagi nelayan.
‘’Saat ini kuota BBM subsidi sering habis sebelum akhir bulan. Kami berharap agar setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) mendapatkan tambahan kuota minimal 200 KL agar cukup memenuhi kebutuhan nelayan,’’ ujarnya.
Saat ini, jumlah nelayan yang tergabung dalam HNSI di Provinsi Bengkulu mencapai 26.700 orang. Dengan adanya pengukuhan ini, Adhar berharap organisasi mampu menjadi wadah bagi nelayan dalam mendapatkan perlindungan, edukasi, serta akses terhadap kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan mereka.(JUL)