BencoolenTimes.com – Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa, 10 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Mian meminta para bupati dan walikota meningkatkan literasi serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Mian, digitalisasi menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi penyerapan anggaran. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang utuh terkait program digitalisasi, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.
”Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah agar benar-benar memahami program digitalisasi ini. Saya juga ditugaskan untuk mengawasi seluruh organisasi perangkat daerah agar digitalisasi mendukung good governance dan penyerapan anggaran yang lebih optimal,” kata Mian.
Ia mengatakan, TP2DD ke depan akan difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah daerah, termasuk sistem pembayaran. Pemerintah Provinsi Bengkulu, kata dia, menargetkan optimalisasi berbagai layanan digital mulai 2026.
Salah satu fokus digitalisasi tersebut menyasar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mian menyebut terdapat potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun bagi UMKM melalui perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
”Potensi ini harus dimanfaatkan sesuai prosedur, dengan dukungan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana mengatakan pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong transformasi digital.
”Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan untuk mewujudkan good governance. Forum ini menjadi ruang untuk membangun komitmen bersama dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor,” kata Wahyu.
Pemerintah berharap, melalui TP2DD, implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik. (JUL/RMC)
