BencoolenTimes.com – Banyak perusahaan berinvestasi di Kabupaten Seluma, namun belum memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi daerah.
Disampaikan Bupati Seluma, Teddy Rahman, jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Seluma cukup banyak. Namun, kondisi itu belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD Seluma setiap tahunnya.
”Wajar jika saya curiga, dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi, harusnya PAD kita besar. Tapi nyatanya tidak berpengaruh signifikan,” kata Bupati Seluma.
Untuk itulah, Bupati Teddy menyampaikan , Pemkab Seluma berkomitmen untuk menertibkan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Seluma, terutama terkait kepatuhan terhadap perizinan kawasan hutan.
Pemkab Seluma akan menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) guna melakukan pemeriksaan menyeluruh.
”Saya sudah berkoordinasi dengan Satgas PKH. Mereka akan kita turunkan untuk memastikan seluruh perizinan perusahaan di Seluma benar-benar sesuai,” tegas Bupati Teddy kepada wartawan.
Bupati Teddy mengungkapkan bahwa, dirinya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait perusahaan yang diduga tidak taat aturan. Bahkan memanipulasi dokumen perizinan dalam menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Seluma.
”Saya ingin semuanya tertib. Semua perizinan, baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun daerah, harus dipenuhi,” tegas Bupati Teddy.
Bupati Teddy menyebut, Satgas PKH akan bertugas memeriksa secara detail dokumen perizinan setiap perusahaan. Ia meminta seluruh perusahaan segera menyiapkan dokumen yang dimiliki secara lengkap.
”Semua perusahaan akan dicek satu per satu oleh Satgas PKH. Jadi saya minta masing-masing perusahaan segera menyiapkan dokumen perizinannya,” sebut Bupati Teddy.
Dilanjutkan Bupati Teddy, Pemkab Seluma tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti tidak memiliki atau memanipulasi perizinan. Satgas PKH diberi kewenangan penuh untuk menindak tegas pelanggaran tersebut.
”Saya sudah beri kewenangan penuh kepada Satgas PKH. Jika ada yang melanggar, mereka berhak memberikan sanksi. Komitmen saya jelas, semua harus tertib, baik administrasi maupun perizinan,” lanjut Bupati Teddy.
Ditambahkan Bupati Teddy, diturunkannya Satgas PKH, diharapkan akan diketahui letak permasalahannya, termasuk perusahaan mana yang berpotensi melakukan pelanggaran.
”Dengan Satgas PKH turun, semuanya akan jelas. Di mana salahnya, dan siapa yang salah nanti akan kita ketahui,” tutup Bupati Teddy.(LRS)
