BencoolenTimes.com – Efisiensi anggaran, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipi (PNS) akan dipangkas. Pemangkasan rencananya dilakukan diangka 30 persen.
Diketahui, pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 sudah selesai dilaksanakan dan dijadwalkan, Jumat pagi, 27 November 2025 akan dilaksanakan Rapat Paripurna Pengesahan APBD TA 2026.
Diketahui, hasil pembahasan, APBD TA 2025 Kabupaten Seluma ditetapkan mencapai Rp 996 Miliar dengan estimasi Defisit Anggaran mencapai Rp 16,6 miliar.
Untuk skema pemangkasan TPP PNS sendiri, ada pengecualian untuk Sekretariat DPRD Seluma yang tidak dilakukan pemangkasan atau penyesuaian TPP.
Selain penyesuaian TPP, untuk belanja tenaga honor akan dialihkan melalui sistem Outsourcing. ’’Tahun Anggaran 2026 mendatang, akan dilakukan penyesuaian TPP yang rata rata di angka 30 persen dan pengurangan belanja tenaga honorer yang dialihkan ke sistem outsourcing,’’ sampai Penjabat (Pj) Sekda Seluma, Deddy Ramdhany kepada wartawan.
Disampaikan Deddy, penyesuaian ini memang hanya untuk pembayaran TPP saja, dimana sebelumnya pagu TPP mencapai Rp 58 miliar dan dipangkas hingga 30 persen atau menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp 17 miliar.
’’Sementara itu, biaya tenaga honorer yang sebelumnya mencapai Rp 8 miliar, diturunkan menjadi Rp 6 miliar dengan skema melalui kerjasama pihak ketiga atau Outsourcing,’’ sampai Deddy.
Sementara itu, Ketua DPRD Seluma sekaligus Ketua Banggar, April Yones menyebut, APBD tahun 2026 merupakan komposisi anggaran paling efisien dan proporsional. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, sebagai akibat menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
’’Alhamdulillah, hari ini kami bersama TAPD sepakat dengan struktur APBD Rp 996 miliar dengan defisit 1,6 persen. Ini APBD paling efektif setelah dilakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran,’’ sampai April.
Sedangkan Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Azwajar menegaskan bahwa, penyesuaian anggaran dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah agar kegiatan prioritas tidak terhambat termasuk program pemerintah daerah.
’’Pemangkasan TPP dan penyesuaian belanja pegawai dilakukan bukan karena keinginan mengurangi kesejahteraan ASN, tetapi untuk menutup defisit APBD dan menata ulang struktur belanja,’’ ungkap Samsul.
Dijelaskan kader Golkar ini, bahwa walaupun anggaran honorer tidak lagi diperkenankan secara regulasi, pemerintah daerah tetap menyiapkan skema outsourcing agar pelayanan publik tetap berjalan. Dengan tetap memprioritaskan mereka yang sudah lama bekerja dan terpenting tanpa mengeyampinhkan mereka yang sudah lama bekerja.
’’Tidak mungkin seluruh tenaga dihentikan begitu saja. Maka anggaran tetap disiapkan Rp 6 miliar untuk outsourcing,’’ demikian Samsul.(LRS)
