Menko Pangan Zulkifli Hasan Pastikan Program Swasembada Pangan Berjalan Optimal di Bengkulu

By

-

May 1, 2026

BencoolenTimes.com – Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan program swasembada pangan berjalan optimal di Provinsi Bengkulu.

Hal ini diungkapkan Menko Pangan Zulkifli Hasan didampingi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, serta Wakil Gubernur Mian, saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani yang digelar pada Jumat, 1 Mei 2026 di Jalan Danau, Kota Bengkulu.

Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan ke Kota Bengkulu tersebut bertujuan memastikan program swasembada pangan berjalan optimal di setiap daerah.

Dalam sambutannya di hadapan ratusan kelompok tani, Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap petani dalam negeri.

”Jangan sampai kita lebih mencintai petani asing. Kalau kita terus mengimpor beras, yang diuntungkan adalah petani luar negeri. Alhamdulillah, tahun lalu kita tidak melakukan impor beras lagi,” ujarnya.

Selain itu, Zulkifli Hasan juga memastikan bahwa harga gabah di seluruh wilayah Indonesia harus tetap stabil demi menjaga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

”Bulog tidak boleh beli gabah ke petani padi di luar harga ketetapan, termasuk harga pupuk subsidi untuk petani,” tutupnya. (JUL)

Ketua AMJ, Wibowo Susilo Sayangkan Aksi Oknum Kadis Intimidasi Wartawan

By

Wanda Pebrianda

-

May 1, 2026

BencoolenTimes.com – Ketua AMJ (Asosiasi Media dan Jurnalis), Wibowo Susilo sayangkan aksi Oknum Kadis diduga intimidasi 7 wartawan di Kabupaten Kepahiang, Kamis Sore, 30 April 2026.

Ketua AMJ, Wibowo Susilo, menegaskan mereka siap mengawal kasus dugaan intimidasi terhadap 7 wartawan di Kabupaten Kepahiang oleh Oknum Kadis, hingga tuntas.

‘’Kami sangat menyayangkan adanya dugaan intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. AMJ akan mengawal kasus ini agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan menjadi perhatian serius semua pihak,’’ tegas Mas Bowo yang merupakan Mantan Ketua SMSI Provinsi Bengkulu ini.

‘’Kami mengecam keras dugaan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas. Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi menyangkut kebebasan pers dan AMJ akan mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan adil,’’ tegas Bowo lagi.

Untuk diketahui, sesuai kronologis dalam laporan yang disampaikan ke Polres Kepahiang, kejadian bermula sekitar pukul 16.00 WIB, Kamis Sore, 30 April 2026, tujuh orang wartawan, masing-masing Hendri Irawan (TV), Angga (Online), Alex (TV), Bagus (Online), Ferik (Online), Bima (Online) dan Jimmi (Cetak), mendatangi Kantor Oknum Kadis tersebut.

Kedatangan mereka, rencananya untuk mengkonfirmasi pemberitaan terkait dugaan kasus asusila yang dialami Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepahiang.

Sampai di Kantor Oknum Kadis tersebut, para wartawan izin pamit bertemu dan langsung masuk ke ruangan. Setelah masuk ke rungan, para wartawan duduk dan langsung menyampaikan maksud dan kedatangan mereka.

Saat mendengar penyampaian para wartawan tersebutlah, Oknum Kadis ini diduga langsung emosi dan mengunci pintu ruangan. Tidak hanya itu, Oknum Kadis tersebut langsung membuang kunci ke luar ruangan melalui jendela sembari mengeluarkan kata-kata bernada ancaman ‘JANGAN ADA YANG MEREKAM’ dan kata-kata ‘KALAU SAMPAI KELUARGO AKU BEKASUS, AKU AKAN DATANG dan MENCARI KAMU SATU-SATU’.

Setelah lebih kurang setengah jam, pintu ruangan tersebut baru dibuka dari luar oleh salah satu orang yang diminta Oknum Kadis. Selanjutnya para wartawan tersebut akhirnya diizinkan keluar dari ruangan Oknum Kadis dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepahiang.(OIL)

Diduga Intimidasi Wartawan, Oknum Kadis Dipolisikan

By

Wanda Pebrianda

-

May 1, 2026

BencoolenTimes.com – Diduga Intimidasi Wartawan, Oknum Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Kepahiang dilaporkan ke Polres Kepahiang, Kamis malam, 30 April 2026.

Diduga Intimidasi Wartawan, Oknum salah satu Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Kepahiang, sempat memukup meja dan mengurung 7 wartawan di ruang kerjanya, Kamis Sore.

Laporan tersebut tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: STPL/DUMAS/11/IV/2026/Polres Kepahiang/Polda Bengkulu, tertanggal 30 April 2026.

Sesuai kronologis dalam laporan tersebut, kejadian bermula sekitar pukul 16.00 WIB, tujuh orang wartawan, masing-masing Hendri Irawan (TV), Angga (Online), Alex (TV), Bagus (Online), Ferik (Online), Bima (Online) dan Jimmi (Cetak), mendatangi Kantor Oknum Kadis tersebut.

Kedatangan mereka, rencananya untuk mengkonfirmasi pemberitaan terkait dugaan kasus asusila yang dialami Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepahiang.

Sampai di Kantor Oknum Kadis tersebut, para wartawan izin pamit bertemu dan langsung masuk ke ruangan. Setelah masuk ke rungan, para wartawan duduk dan langsung menyampaikan maksud dan kedatangan mereka.

Saat mendengar penyampaian para wartawan tersebutlah, Oknum Kadis ini diduga langsung emosi dan mengunci pintu ruangan. Tidak hanya itu, Oknum Kadis tersebut langsung membuang kunci ke luar ruangan melalui jendela sembari mengeluarkan kata-kata bernada ancaman ‘JANGAN ADA YANG MEREKAM’ dan kata-kata ‘KALAU SAMPAI KELUARGO AKU BEKASUS, AKU AKAN DATANG dan MENCARI KAMU SATU-SATU’.

Setelah lebih kurang setengah jam, pintu ruangan tersebut baru dibuka dari luar oleh salah satu orang yang diminta Oknum Kadis. Selanjutnya para wartawan tersebut akhirnya diizinkan keluar dari ruangan Oknum Kadis.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepahiang, Doni Parianata yang ikut mendampingi para wartawan melapor ke Satreskrim Polres Kepahiang, Kamis malam, sangat menyayangkan kejadian tersebut.

Terlebih dugaan intimidasi yang dialami rekan-rekan Jurnalis di Kabupaten Kepahiang, dalam rangka menjalankan tugas profesi Jurnalis, yaitu ingin meminta konfirmasi.

‘’Tentu kita sangat menyayangkan kejadian ini, terlebih dugaan Intimidasi ini dilakukan seorang Kadis terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalis mereka,’’ sampai Doni.

Ditambahkan Doni, PWI Kepahiang memastikan mengawal laporan yang sudah para jurnalis yang diduga menjadi korban dugaan intimidasi oleh Oknum Kadis. ‘’Kita akan kawal laporan kawan-kawan yang sudah dimasukan ke Polres Kepahiang terkait dugaan intimidasi oleh Oknum Kadois ini, hingga selesai,” imbuh Doni.(OIL)

DLH Tunggu Hasil Laboratorium, Sanksi Mengacu Regulasi Sudah Menanti PT SSL

By

admin

-

April 30, 2026

DLH Tunggu Hasil Laboratorium — Gambar: Wakil Bupati Seluma, Gustianto Sidak PT SSL

BencoolenTimes.com — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Seluma masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap lima sampel yang diambil dari sejumlah titik di lingkungan PT Seluma Sawit Lestari (PT SSL), Dusun Napalan, Kelurahan Sukaraja.

Sampel tersebut telah dikirim untuk diuji, dan hasilnya diperkirakan keluar dalam waktu dua pekan. Meski demikian, DLH menegaskan bahwa sanksi sudah menanti apabila terbukti terjadi pencemaran lingkungan.

”Hasil uji laboratorium diperkirakan keluar dua minggu. Setelah itu akan kami bandingkan dengan baku mutu lingkungan, dan barulah sanksi dapat diberikan,” tegas Kepala DLH melalui Sekretaris DLH, Heru Yumiadriansyah, Kamis, 30 April 2026.

Heru menjelaskan, mekanisme sanksi akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta turunannya, yakni Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut, sanksi terberat bisa berupa penutupan operasional perusahaan apabila temuan pelanggaran tidak ditindaklanjuti. Sementara sanksi teringan berupa sanksi administrasi disertai denda yang nilainya dapat mencapai Rp3 miliar.

”Kami tidak mengada-ada. Semua mengacu pada Permen LHK Nomor 14 tersebut,” ujarnya.

Adapun lima titik sampel yang diuji meliputi: air rembesan dari bak penampung limbah nomor 5, air permukaan anak sungai yang dialiri limbah, sumur warga, sumur pantau, serta sumur serapan.

Menurut Heru, hasil uji laboratorium nantinya akan menunjukkan titik mana yang terbukti tercemar. Jika pencemaran terkonfirmasi, maka sanksi denda akan diberlakukan sesuai item pelanggaran dalam regulasi.

”Sanksi pertama berupa administrasi, yakni teguran keras yang disertai denda,” jelasnya.

Ia menambahkan, regulasi telah memberi kemudahan bagi perusahaan untuk beroperasi, dengan syarat tetap menjalankan ketentuan teknis yang telah mereka susun sendiri, termasuk terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Namun, apabila perusahaan tidak menjalankan ketentuan teknis tersebut, maka hal itu justru menjadi pelanggaran terhadap regulasi yang mereka tetapkan sendiri.

”Setiap temuan akan melalui pertimbangan teknis. Setiap penyimpangan ada dendanya. Denda tersebut memiliki rekening khusus dan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkas Heru. (RSL)

Titik Nol Pembangunan Jembatan Desa Simpang Dijadwalkan Pekan Depan

By

admin

-

April 30, 2026

Titik Nol Pembangunan Jembatan — Gambar: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Seluma, M. Saipullah

BencoolenTimes.com – Pemerintah Kabupaten Seluma memastikan pembangunan jembatan di Desa Simpang, Kecamatan Seluma Utara, segera dimulai. Jika tidak ada kendala, pelaksanaan titik nol pembangunan dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Titik nol pembangunan akan dilakukan langsung oleh Bupati Seluma, Teddy Rahman, sebagai penanda dimulainya pekerjaan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Seluma, M. Saipullah, menyampaikan, seluruh tahapan administrasi pembangunan telah rampung. Termasuk proses lelang yang telah ditetapkan pemenangnya oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

”Jika tidak ada kendala, pekan depan akan dilakukan titik nol pembangunan jembatan Desa Simpang. Titik nol nanti dilakukan langsung oleh Pak Bupati. Namun harinya masih menunggu informasi dari kontraktor,” ujar Saipullah saat dikonfirmasi, Rabu, 30 April 2026.

Saipullah menjelaskan, proyek pembangunan jembatan ini akan dibangun dengan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar. Penandatanganan kontrak kerja antara BPJN dan pihak kontraktor pemenang lelang juga telah dilakukan. ”Hari ini sudah dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara BPJN dan kontraktor,” tambahnya.

Dengan ditandatanganinya kontrak tersebut, maka pembangunan akan segera memasuki tahap pengerjaan fisik.

Sebagaimana diketahui, kondisi jembatan Desa Simpang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik dan viral karena mengalami kerusakan parah. Padahal, jembatan ini merupakan akses vital bagi masyarakat, terutama untuk kegiatan pendidikan serta mobilitas keluar-masuk desa.

Saipullah pun mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu yang menyesatkan terkait pembangunan jembatan tersebut.

”Jangan lagi termakan isu yang memprovokasi. Menyebut pembangunan ini hanya isu, itu tidak benar. Ini sudah final, tinggal pelaksanaannya,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu.

”Dengan dimulainya pembangunan ini, kita harapkan akses masyarakat semakin baik dan perekonomian ikut meningkat, sesuai komitmen Bupati Seluma,” tutupnya. (RSL)

Besok, Menko Pangan ke Bengkulu, Datangi Tiga Lokasi

By

admin

-

April 30, 2026

Gambar: Besok, Menko Pangan ke Bengkulu, Datangi Tiga Lokasi

BencoolrnTimes.com – Besok, 1 Mei 2026, Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan akan melakukan kunjungan ke Provinsi Bengkulu. Agenda kunjungannya tersebut untuk meninjau tiga lokasi.

Pertama, Menko Pangan rembuk tani bersama kelompok tani di persawahan Danau Dendam Kota Bengkulu. Kedua, meresmikan pasar Purwodadi di Bengkulu Utara dan terakhir mendatangi Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Padang Harapan, Kota Bengkulu.

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengungkapkan kunjungan Menko Pangan ini bukan hanya sekedar seremonial, namun menjadi momentum penting bagi para petani untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat.

”Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka sehingga persoalan riil di lapangan, mulai dari produksi hingga distribusi, dapat disampaikan secara langsung,” ungkap Herwan saat memimpin rapat koordinasi persiapan kunjungan Menko Pangan di Ruang Rapat Merah Putih, Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu kemarin, 29 April 2026.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional di daerah. (JUL)

Momentum May Day 2026, Pemprov Bengkulu Tegaskan Komitmen Sinergi Kebijakan

By

Wanda Pebrianda

-

April 30, 2026

BencoolenTimes.com – Momentum May Day 2026 atau Hari Buruh Internasional, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tegaskan komitmen sinergi kebijakan daerah dan pusat.

Momentum May Day 2026 atau Hari Buruh Internasional, Pemprov Bengkulu tegaskan komitmen sinergi kebijakan daerah dan pusat dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Provinsi Bengkulu.

Komitmen sinergi kebijakan antara daerah dan pusat tersebut, terus diperkuat melalui berbagai kebijakan konkret yang menyasar aspek pengupahan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Selain itu, Pemprov Bengkulu juga menegaskan komitmen dalam mengawal berbagai kebijakan strategis nasional guna meningkatkan taraf hidup pekerja, khususnya di Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Bengkulu, Syarifuddin menyampaikan, bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kini semakin solid dalam mewujudkan kesejahteraan buruh yang berkeadilan.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ketenagakerjaan Indonesia terus mengalami penguatan signifikan.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, tetapi juga memperluas perhatian pada jaminan sosial serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

‘’Kami di daerah berkomitmen penuh dalam upaya mengimplementasikan arahan Bapak Presiden Prabowo, terutama menyangkut kesejahteraan pekerja yang dinilai menjadi pilar utama stabilitas ekonomi,’’ tegas Syarif.

‘’Berbagai program unggulan telah diluncurkan untuk memastikan para tenaga kerja, khususnya di Provinsi Bengkulu bisa mendapatkan hak dan perlindungan yang layak,’’ sambung Syarif.

Syarif merinci, sejumlah langkah konkret yang telah dirasakan manfaatnya oleh pekerja di Provinsi Bengkulu. Diantaranya kebijakan penetapan upah minimum yang lebih kompetitif guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Selain itu, negara kini turut menyentuh sektor informal melalui kebijakan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).

Kebijakan ini dinilai membantu petani, nelayan dan pedagang dalam memperoleh perlindungan sosial dengan biaya terjangkau. Terobosan lain yang mendapat sambutan positif adalah pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek daring serta kurir ekspedisi.

Hal ini dinilai sebagai bentuk pengakuan negara terhadap model kerja kemitraan yang sebelumnya belum terakomodasi secara optimal dalam regulasi. Pemerintah juga melanjutkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta meningkatkan manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

‘’Bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja, JKP kini memberikan bantalan ekonomi yang lebih kuat serta akses informasi pasar kerja yang lebih cepat,’’ ungkap Syarif.

Dalam menghadapi tantangan industri masa depan, tambah Syarif, Disnakertrans Provinsi Bengkulu terus menggencarkan pelatihan vokasi dan program pemagangan nasional.

Upaya ini bertujuan agar tenaga kerja tidak hanya terlindungi secara finansial, tetapi juga memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar global.

‘’Melalui semangat May Day 2026 ‘Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama’, kami mengajak seluruh elemen buruh dan pengusaha untuk terus berkolaborasi. Dengan tenaga kerja yang terampil dan sejahtera, Provinsi Bengkulu akan semakin maju,’’ imbuh Syarif.(OIL)

Pemkot Bengkulu Tekankan Solidaritas dan Kinerja Aparat Penegak Perda

By

admin

-

April 30, 2026

Pemkot Bengkulu Tekankan — Gambar: Pembinaan Personel Satpol PP Kota Bengkulu

BencoolenTimes.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus berupaya meningkatkan solidaritas dan kinerja aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu.

Terbaru, Asisten I Setda Kota Bengkulu Alex Periansyah, memimpin langsung kegiatan pembinaan terhadap personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Eddy Aprianto, serta Kabag Pemerintahan Rakhmat Novar Riawan.

Dalam arahannya, Alex memberikan apresiasi tinggi kepada Satpol PP di bawah kepemimpinan Kasatpol PP Sahat Marulitua Situmorang.

Menurutnya, Satpol PP telah bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya fokus pada tugas utama, tetapi juga aktif bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

”Saya berterima kasih kepada Kasatpol PP yang telah membawa organisasi ini tetap terdepan di Kota Bengkulu. Bukan hanya dalam menjalankan tugas utamanya, tapi juga mampu bersinergi dengan baik bersama OPD lain,” ujar Alex.

Selain memberikan apresiasi, Alex juga mengingatkan pentingnya rasa syukur dan loyalitas di kalangan ASN dan PPPK. Ia menekankan bahwa saat ini Kota Bengkulu masih memiliki keunggulan dalam hal kesejahteraan pegawai dibandingkan beberapa daerah tetangga.

”Syukuri apa yang telah diberikan oleh negara dan kota ini. Mari kita maksimalkan pengabdian kita dengan ikut bersama dalam sistem dan membesarkannya, jangan malah mengotorinya dari dalam. Jangan sungkan untuk saling mengingatkan demi kebaikan kota kita,” tegasnya.

Suasana pembinaan berlangsung khidmat sekaligus membakar semangat saat Staf Ahli Eddy Aprianto memimpin sesi motivasi. Ia mengajak seluruh personel menyanyikan bait kedua Mars Kota Bengkulu yang berbunyi:

”Bengkulu kotaku, Bengkulu terus maju, Bengkulu jaya selalu. Mari kita ucapkan bersama dengan lantang agar nilai-nilai ini tertanam dalam hati untuk Kota Bengkulu yang lebih baik,” ajak Eddy sebelum menutup kegiatan dengan doa bersama demi kelancaran tugas dalam menjaga kedaulatan negara, bangsa, agama, dan daerah. (JUL/RMC)

Pelindo Bengkulu Bayar PBB Rp1.6 Miliar ke Pemkot, Bapenda: Setoran Paling Besar

By

admin

-

April 30, 2026

Pelindo Bengkulu Bayar PBB — Gambar: General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi menyerahkan bukti pembayaran PBB ke Bapenda Kota Bengkulu

BencoolenTimes.com – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025 sebesar Rp 1,6 miliar ke kas Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Rabu, 29 April 2026.

Pembayaran PBB ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Dra. Noni Yuliesti, mengatakan penyerahan bukti pembayaran PBB tersebut dibawa langsung General Manager (GM) PT Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi ke kantor Bapenda.

”Alhamdulillah, Pelindo Regional 2 Bengkulu sudah memberi Pemkot Bengkulu Rp 1,6 miliar dari PBB. Kami berdoa, support ke depan agar Pelindo terus berkembang besar mendongkrak perekonomian daerah,” sebut Noni Yuliesti, usai menerima kunjungan GM Pelindo Regional 2 Bengkulu.

Noni juga menegaskan, anggaran PBB yang dibayarkan Pelindo ke kas daerah merupakan jumlah paling besar di Kota Bengkulu.

”Ini pembayaran PBB paling besar di Kota Bengkulu untuk saat ini,” tegas dia.

Pihaknya juga akan terus melakukan pendekatan persuasif terhadap perusahaan dan wajib PBB lain untuk bisa mengikuti langkah Pelindo Regional 2 Bengkulu

”Ada juga yang perusahaan lain PBB-nya besar namun belum bayar baru Pelindo Regional 2 Bengkulu yang besar sudah membayar,” ujar Noni.

Berdasarkan catatan Bapenda Kota Bengkulu, Pelindo Regional 2 Bengkulu merupakan perusahaan taat pajak setiap tahun aktif melakukan pembayaran pajak.

”Iya, Pelindo Regional 2 Bengkulu ini taat pajak, untuk di Kota Bengkulu,” jelasnya.

Noni menyebut, pembayaran PBB tersebut akan digunakan untuk pembangunan Kota Bengkulu. Bapenda Kota Bengkulu, memiliki target mengumpulkan pendapatan daerah dari wajib pajak sebesar Rp 32 miliar pada tahun 2026.

Sementara itu, General Manager (GM) PT Pelindo (Persero) Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengatakan pembayaran PBB merupakan kewajiban perusahaan.

”Pembayaran PBB ini kewajiban perusahaan Pelindo Regional 2 Bengkulu. Salah satunya mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada negara dalam hal ini Pemda Kota Bengkulu,” kata Dimas.

Menurutnya, Pelindo Regional 2 Bengkulu selalu taat pajak setiap tahunnya bahkan tidak lebih dari tiga bulan setiap ada penagihan langsung dibayarkan.

Jumlah pembayaran PBB sebesar Rp 1,6 miliar sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Kata Dimas, memang ada terjadi kenaikan drastis sejak tiga tahun ini, namun menurutnya Pemda Kota Bengkulu membutuhkan support sehingga Pelindo Regional 2 Bengkulu melakukan pembayaran PBB.

Secara keselurahan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu mengeluarkan kewajiban pajak tahun 2025 kurang lebih Rp. 33.3 Miliar, diantaranya meliputi; PBB : Rp 1.679.336.525, PPh 21 : Rp 2.223.915.384, ⁠Pph 4 (2) final sewa lahan : Rp 1.668.400.000, ⁠PPh 4( 2) jasa konstruksi : Rp 12.450.461.877, PNBP : Rp 522.607.468, ⁠Konsesi : Rp 2.399.892.280, dan PPN : Rp 12.423.000.000,. (JUL)

Sukses Pelaksanaan Forbisda, Langkah Nyata Perkuat Konektivitas Antar Pelaku Usaha

By

Wanda Pebrianda

-

April 30, 2026

BencoolenTimes.com – Sukses pelaksanaan Forbisda (Forum Bisnis Daerah) tahun 2026 yang dilaksanakan pada 28 April 2026 lalu, bukan hanya sekadar forum diskusi antar pelaku usaha di Bengkulu.

Sukses pelaksanaan Forbisda tahun 2026, disebut menjadi langkah nyata untuk memperkuat konektivitas antar pelaku usaha di Bengkulu. Serta menjadi ajang kolaborasi antara pengusaha muda, pemerintah dan stakeholder lainnya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Sukses pelaksanaan Forbisda 2026, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu, Yosia Yodan mengungkapkan, kegiatan yang mereka selenggarakan tersebut diharapkan menjadi ruang bertemunya ide, peluang dan kolaborasi.

‘’HIPMI Bengkulu ingin memastikan bahwa pengusaha daerah mampu naik kelas dan menjadi bagian dari arus utama pembangunan ekonomi nasional,’’ sampai Yosia.

Ditambah lagi, kata Yosia, kehadiran Ade Jona Prasetyo sebagai Calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026–2029 dalam kegiatan tersebut, memberikan semangat tersendiri bagi peserta.

Apalagi dalam kegiatan tersebut, sambung Yosia, dalam pemaparannya, ia menyampaikan visi untuk memperkuat peran HIPMI sebagai motor penggerak ekonomi nasional berbasis daerah.

‘’HIPMI harus menjadi rumah besar bagi pengusaha muda yang adaptif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan global. Kita ingin membangun konektivitas bisnis dari daerah ke nasional, bahkan hingga ke tingkat internasional,’’ sambung Yosia.

Forbisda juga menghadirkan para narasumber berkompeten di bidangnya, diantaranya Ketua ASKI, Irsan Yumenk yang membahas potensi besar komoditas kopi Indonesia, khususnya Bengkulu, sebagai salah satu unggulan ekspor yang perlu didorong melalui hilirisasi dan branding global.

Kemudian Sekjen IKADIN, Rivai Kusumanegara, memberikan perspektif hukum dalam dunia usaha, terutama terkait perlindungan bisnis dan kepastian hukum bagi pengusaha.

Sementara itu, Sona Maesana dalam paparannya menyoroti pentingnya kemudahan investasi dan peran HIPMI dalam menjembatani peluang antara investor dan daerah.

Sedangkan Diza Hazra Aljhosa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pengusaha dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Forbisda 2026 yang diselenggarakan BPD HIPMI Provinsi Bengkulu diharapkan menjadi titik awal lahirnya kolaborasi-kolaborasi strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat posisi pengusaha muda dalam kancah nasional.

Untuk diketahui BPD HIPMI Provinsi Bengkulu sukses menyelenggarakan Forbisda 2026 yang berlangsung di Hotel Two K Azana Style Bengkulu, Kota Bengkulu.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam mempertemukan pelaku usaha, pemangku kebijakan, serta pemimpin organisasi untuk membahas peluang investasi dan penguatan ekonomi daerah.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, para Kepala OPD Provinsi Bengkulu, serta perwakilan Badan Pengurus Pusat HIPMI yang diwakili oleh Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Bidang 4, Ade Jona Prasetyo yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi XII dan Ketua Gerindra Provinsi Sumatera Utara.

Turut hadir pula Staf Khusus Menteri Investasi sekaligus Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Bidang 12, Sona Maesana, Koordinator Wilayah Sumatera BPP HIPMI, Auni, serta Wakil Wali Kota Jambi sekaligus Pengurus BPP HIPMI, Diza Hazra Aljhosa dan Wasekjen Rezki Wirmandi.

Sedangkan dari unsur daerah, tampak hadir Ketua Umum BPD HIPMI Jambi, Fadhillah Hasrul, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang Ramadhan, Ketua Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI), Irsan Yumenk, serta Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Rivai Kusumanegara.

Hadir pula jajaran lengkap BPD HIPMI Bengkulu, mulai dari Ketua Umum, Yosia Yodan, Sekretaris Umum, Julian Tanel, Bendahara Umum, Ihsan Sobari, Ketua OKK sekaligus Ketua Steering Committee FORBISDA 2026, Singgih Tri Wibowo, hingga Ketua OC, Masdi Hari Bowo, serta seluruh Ketua Umum BPC HIPMI se-Provinsi Bengkulu.

Kehadiran tokoh lintas daerah ini diharapkan semakin memperkuat semangat kolaborasi antarwilayah dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif kedepannya.(OIL)

Buy now